PAMEKASAN, RadarMadura.id - Dua bulan sudah murid SDN Tamberu 2, Kecamatan Batumarmar, belajar di bawah tenda darurat.
Di tengah panas, nyamuk, dan ancaman hujan, janji pembangunan sekolah baru mulai disuarakan pemerintah.
Namun, untuk merealisasikannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Pemkab Pamekasan kini memilih jalur pembangunan gedung baru sebagai solusi mengakhiri konflik berkepanjangan dengan ahli waris.
Opsi ini dipilih untuk memutus mata rantai penyegelan yang terus berulang, sekaligus menjauhkan siswa dari situasi belajar yang tak layak.
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman mengatakan, pembangunan sekolah baru tengah diusulkan ke pemerintah pusat melalui skema revitalisasi.
Anggaran diupayakan bersumber dari APBN dengan lokasi pembangunan di atas tanah milik pemkab yang berada di sekitar kantor kecamatan.
Menurut mantan anggota DPR RI itu, komunikasi dengan pemerintah pusat sudah terjalin dan mendapat sinyal positif.
Target realisasi pembangunan diproyeksikan pada 2026.
Meski demikian, selama pembangunan belum rampung, pelajar kemungkinan masih harus bertahan di ruang belajar darurat.
Respons positif justru datang dari pihak ahli waris. Ach. Rasyidi menyatakan tidak mempersoalkan skema penyelesaian yang dipilih pemerintah.
Ganti rugi lahan maupun relokasi sekolah dinilai sama-sama dapat diterima, selama tidak lagi menempatkan siswa sebagai korban.
Rasyidi bahkan menyatakan siap jika bangunan lama SDN Tamberu 2 harus dibongkar setelah relokasi dilakukan.
Baginya, keberadaan sekolah di lokasi sengketa tidak lagi relevan jika pemerintah benar-benar serius memindahkan kegiatan belajar ke tempat yang lebih aman.
Rencana itu bisa segera direalisasikan oleh pemerintah. Saya tidak masalah jika opsi yang dipilih adalah mendirikan bangunan baru. Mengganti lahan juga tidak masalah.
Semua itu hak pemerintah. Yang terpenting, pelajar bisa segera pindah (tempat belajar, Red), pungkasnya. (afg/yan)
Editor : Amin Basiri