PAMEKASAN, RadarMadura.id – Realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan hingga triwulan tiga rendah. Hal itu mendapat sorotan negatif dari Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur.
Berdasar data sistem informasi keuangan daerah (SIKD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, per Senin (3/11) serapan belanja daerah baru 63,60 persen. Yiatu, di angka Rp 1,42 triliun dari pagu Rp 2,24 triliun (lihat grafis).
”Kalau melihat dari timing-nya, pemerintah daerah itu agak enteng ya dalam menyalurkan dana daerah itu,” kata Ali Masykur kemarin.
Legislator partai berlambang Kakbah itu juga memelototi adanya uang kas daerah (kasda) ratusan miliar yang masih mengendap di bank.
Dia menilai rendahnya serapan belanja ini bisa memicu adanya teguran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
”Tahun 2026 nanti ekonomi daerah akan sehat, apabila tahun ini serapan anggarannya tepat waktu, termasuk Kabupaten Pamekasan,” tegasnya.
Merespons rendahnya serapan belanja daerah di Bumi Gerbang Salam, Bupati Kholilurrahman memastikan postur anggaran tersebut akan terserap secara maksimal di penghujung Desember 2025. ”Nanti bisa terkejar,” ungkapnya singkat.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir mengeklaim, rendahnya realisasi belanja daerah disebabkan adanya efisiensi anggaran berdasar instruksi presiden (Inpres) 1/2025.
Sehingga, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian postur anggaran.
”Itu pun hanya dana-dana earmark dan specific grant (kasda di bank, Red). Jadi dana yang memang ada khusus penggunaannya,” pungkasnya. (lil/han)