PAMEKASAN, RadarMadura.id – Benang kusut kebijakan universal health coverage (UHC) Pamekasan belum juga terurai. Dalam kajian publik yang digelar PWI Pamekasan Kamis (30/10), legislatif hingga aktivis sepakat bahwa kebijakan UHC nonprioritas menjadi beban baru bagi masyarakat kecil.
Peserta diskusi menyoroti ketimpangan data penerima manfaat hingga menyusutnya dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang menekan kemampuan fiskal daerah. Imbasnya, banyak warga miskin tak lagi bisa mengakses layanan kesehatan gratis seperti sebelumnya.
Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Abd. Rasyid Fansari, menilai, untuk mengembalikan status UHC menjadi prioritas, diperlukan anggaran sekitar Rp 118 miliar. Termasuk, menutup tunggakan tahun sebelumnya. Namun, kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan.
”DBHCHT Pamekasan tahun depan turun hingga 50 persen, hanya tersisa sekitar Rp 59 miliar. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa berlari. Kalau setengah-setengah, hasilnya juga tanggung. Maka, ayo fokus menyelesaikan urusan kesehatan,” ujarnya.
Sektor kesehatan harus ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal itu sejalan dengan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Yakni, mewujudkan transformasi sosial melalui SDM yang unggul dan berkarakter.
Sekretaris Persatuan Kepala Desa (Perkasa) Pamekasan Mohammad Tamyis menegaskan pentingnya evaluasi dan verifikasi data penerima manfaat UHC. Dia menilai masih banyak warga miskin yang justru tidak terdata, sedangkan pihak lain yang seharusnya mampu secara finansial ternyata masih menikmati fasilitas gratis.
”Kalau data UHC tidak akurat, maka layanan dan bantuan kesehatan pasti salah sasaran. Banyak warga miskin akhirnya tidak bisa berobat karena datanya tidak masuk sistem. Maka, penting untuk mendahulukan kesehatan dibandingkan dengan bantuan lain seperti beras dan lainnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, Saifudin, menilai bahwa pembenahan data menjadi kunci agar kebijakan kesehatan kembali ideal. Dia menyebut, masih banyak pekerja yang tergolong mampu namun masih dibiayai pemerintah.
”Kalau ingin UHC berstatus prioritas, tentu perlu dukungan anggaran yang kuat dan data yang valid. Kita sedang memperbaiki segmentasi kepesertaan agar biaya dan peserta seimbang. Dalam dua bulan ke depan, perbaikan itu harus dimaksimalkan,” tandasnya. (afg/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti