PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pemandangan tak biasa terlihat di sekitar Monumen Arek Lancor, Selasa (7/1).
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Pamekasan memasang garis larangan di area monumen.
Itu dilakukan sebagai langkah tegas pemerintah daerah dalam menertibkan PKL.
Meski sudah berkali-kali ditertibkan, para pedagang kaki lima (PKL) tetap menempati lokasi yang dilarang untuk berjualan.
Kabid Ketertiban Umum (Tibum) Satpol PP dan Damkar Pamekasan Ahmad Jonnaidi mengatakan, pemasangan garis di sekitar Monumen Arek Lancor itu sebagai langkah tegas untuk menertibkan PKL. Sebab, area tersebut tidak untuk lokasi berjualan.
”Ini baru kali pertama (pemasangan garis, Red) kami lakukan. Kami disoroti lantaran diduga membiarkan PKL. Padahal, PKL sudah diarahkan dan diimbau agar pindah ke lokasi yang tidak dilarang berjualan,” ujarnya.
Jonnaidi menegaskan, akan memidanakan PKL yang melanggar aturan tersebut. Termasuk melepas garis Satpol PP dan Damkar Pamekasan yang dipasang.
Petugas akan disiagakan untuk memantau area di sekitar Monumen Arek Lancor Pamekasan.
”Kami minta data (PKL) yang melanggar untuk dijadikan bukti. Kemudian, akan dibawa ke pengadilan. Kami sudah laporan ke forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) terkait pemasangan garis satpol PP dan damkar ini,” tegasnya.
Upaya Pemkab Pamekasan itu rupanya mendapat perlawanan dari PKL. Beberapa pedagang terlihat melepas garis yang telah dipasang oleh petugas.
Mereka beralasan ingin mencari nafkah sehingga tidak mau dihalang-halangi.
”Saya hanya mencari makan (nafkah, Red) di sini. Kalau dilarang, kami harus berjualan di mana lagi. Satpol PP hanya repot untuk menertibkan pedagang kecil seperti kami,” tutur salah satu pedagang yang sempat bersitegang dengan petugas. (afg/bil)
Editor : Fatmasari Margaretta