Oleh: Dr. Ahmad Hosaini, M.Pd. *)
"The Soul of Madura" telah lama menjadi slogan yang melekat pada Kabupaten Sumenep.
Terpampang dengan indahnya di pusat pemerintahan, namun jiwanya kelihatan lunglai tidak berenergi.
Secara filosofis, slogan tersebut seharusnya tidak sekadar menjadi identitas visual, melainkan mencerminkan bahwa Sumenep adalah pusat kemajuan, pelayanan, dan inspirasi bagi seluruh Madura.
Namun, sebuah slogan hanya akan bernilai apabila hidup dalam kebijakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sebaliknya, jika hanya terpampang di gerbang pemerintahan tanpa diwujudkan dalam pembangunan yang nyata, ia hanyalah slogan tanpa jiwa.
Pertanyaan mendasarnya adalah: "dalam aspek apa Sumenep layak disebut sebagai The Soul of Madura?".
Pertanyaan ini perlu dijawab mengingat slogan ini bukan hanya sekedar pajangan bukan pula karena kebencian terhadap daerah sendiri atau tidak suka dengan slogan tersebut, tapi karena ini bagian dari kecintaan yang menginginkan adanya perubahan di Kabupaten Sumenep berdasarkan slogan yang dibuat.
Sumenep terdiri dari banyak kepulauan baik yang berpenghuni maupun yang tidak. Ada 126 pulau, 48 berpenghuni dan 78 tidak.
Namun, sampai hari ini ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan masih terasa terlalu lebar dan harus menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
Sebagai kabupaten kepulauan terbesar di Jawa Timur, masyarakat di pulau-pulau masih menghadapi keterbatasan akses transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, listrik, dan distribusi kebutuhan pokok. Padahal mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.
Mereka mempunyai kewajiban yang sama karena juga bayar pajak baik itu PBB, kendaraan ataupun yang lain. Harusnya juga haknya tidak dibedakan dengan mereka yang hidup di daratan atau perkotaan.
Pembangunan tidak boleh terpusat di daratan, tapi harus lebih mengalir di kepulauan karena pada dasarnya hari ini pulau butuh perhatian serius dari pemerintah.
Transportasi laut yang menjadi urat nadi kehidupan kepulauan belum dikelola secara optimal.
Jadwal pelayaran yang terbatas dan ketergantungan pada kondisi cuaca sering kali melumpuhkan aktivitas masyarakat.
Ketika cuaca buruk datang, bukan hanya terjadi penumpukan penumpang di pelabuhan, tapi juga distribusi barang terganggu, harga kebutuhan pokok melonjak, pelayanan publik terhambat, bahkan keselamatan pasien yang membutuhkan rujukan medis ikut dipertaruhkan.
Di sisi lain, pemerataan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pasokan listrik di wilayah kepulauan masih jauh dari harapan.
Masyarakat tidak meminta perlakuan istimewa, tetapi hanya menginginkan keadilan dalam memperoleh pelayanan dasar.
Hanya minta diperlukan sama secara proporsional dengan mereka yang berada di daratan.
Di kawasan perkotaan, wajah Sumenep pun belum sepenuhnya mencerminkan daerah yang mengusung slogan besar tersebut.
Kondisi sejumlah ruas jalan masih memerlukan perhatian serius. Sangat ironis ketika di sejumlah ruas jalan perkotaan yang menjadi wajah daerah masih dengan tambal sulam.
Beberapa kebijakan juga patut dievaluasi karena berpotensi mengurangi aktivitas ekonomi masyarakat, seperti penutupan akses tertentu semisal pintu gerbang belakang Pemda di jalan kamboja yang hanya dibuka pada hari aktif kerja. Hal itu pasti berdampak pada menurunnya omzet pelaku usaha di sekitarnya.
Sumenep memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa. Kekayaan wisata, budaya, sumber daya kelautan, hingga Pulau Gili Iyang dengan kualitas udaranya yang bagus bahkan disebut terbaik kedua dunia merupakan modal besar untuk menjadi daerah maju.
Namun, potensi tidak akan bermakna tanpa dukungan infrastruktur, konektivitas, dan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
Demikian pula dengan berbagai program promosi, termasuk sektor pariwisata dan sport tourism.
Semua itu tidak akan berkembang apabila akses jalan, transportasi, fasilitas publik, serta kenyamanan wisatawan belum menjadi prioritas pembangunan.
Ironisnya, di tengah kekayaan potensi tersebut, kemiskinan di Sumenep masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara optimal.
Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada kemampuan mengelola potensi menjadi kesejahteraan bersama.
Karena itu, yang perlu dikritisi bukanlah kalimat The Soul of Madura, melainkan kesenjangan antara slogan dan realitas.
Sebuah slogan akan memiliki makna apabila diterjemahkan menjadi pembangunan yang merata, pelayanan publik yang berkualitas, ekonomi yang tumbuh, serta keadilan yang dirasakan hingga ke wilayah kepulauan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan slogan yang indah untuk dibaca dan merdu untuk didengar. Masyarakat membutuhkan bukti nyata.
Sebab ketika pembangunan benar-benar menghadirkan keadilan dan kesejahteraan, Sumenep tidak perlu mengklaim dirinya sebagai The Soul of Madura.
Masyarakatlah yang akan mengakuinya dan itu akan menjadi kebanggaan tersendiri baginya.
Apabila pembangunan masih menyisakan kesenjangan antara daratan dan kepulauan, ketika pelayanan publik belum sepenuhnya menjangkau seluruh warga, serta potensi daerah belum mampu mengurangi kemiskinan, maka slogan tersebut masih menyisakan pekerjaan besar yang harus segera dituntaskan. (*)
*) Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana INKADHA Sumenep Madura
Editor : Amin Basiri