Oleh: Solehatun Munawaroh, Junior Researcher ACCES
DI meja makan, sering kali kita lupa bahwa makanan bukan sekadar benda. Ia adalah hasil dari kerja panjang tanah yang diolah, keringat petani, distribusi yang berlapis, hingga akhirnya tiba di hadapan kita. Maka ketika makanan terbuang, yang hilang bukan hanya nasi atau lauk, tetapi juga nilai, kerja, dan makna.
Dalam konteks ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dibaca tidak hanya sebagai kebijakan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pangan yang kompleks.
Membaca MBG dalam Rantai Pangan
MBG digagas sebagai respon atas persoalan gizi dan ketimpangan akses pangan di Indonesia. Program ini membawa harapan besar yaitu memastikan anak-anak memperoleh asupan nutrisi yang memadai untuk mendukung tumbuh kembang dan kualitas belajar.
Namun, membaca MBG tidak cukup berhenti pada niat baiknya. Program berskala masif seperti ini menyimpan tantangan implementasi yang tidak sederhana, terutama dalam aspek distribusi dan konsumsi. Ketika makanan disediakan dalam jumlah besar dan seragam, terdapat risiko bahwa tidak semua porsi akan benar-benar dikonsumsi.
Di balik niat baik tersebut, muncul bayang-bayang yang tak boleh diabaikan, yaitu food waste atau pemborosan pangan.
Ironisnya, ketika negara berupaya memberi makan lebih banyak orang, kita justru berhadapan dengan potensi makanan yang terbuang dalam jumlah besar setiap harinya.
Upaya mengatasi kekurangan gizi tersebut justru beriringan dengan kemungkinan meningkatnya pemborosan pangan. Tanpa desain yang adaptif, MBG dapat menghasilkan sisa makanan dalam jumlah signifikan setiap hari.
Krisis Sampah Makanan di Indonesia
Secara global, persoalan ini bukan isu kecil. Laporan United Nations Environment Programme (UNEP) menyebutkan bahwa dunia menghasilkan sekitar 931 juta ton limbah makanan setiap tahun, setara dengan sekitar 17–19% dari total makanan yang tersedia.
Lebih menyedihkan lagi, saat lebih dari 700 juta orang di dunia masih mengalami kelaparan, lebih dari satu miliar porsi makanan terbuang setiap hari.
Dalam krisis ini, Indonesia bukan sekadar penonton, melainkan salah satu pemain utama. Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia dalam jumlah food waste dan menjadi penyumbang sampah makanan terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 20,94 juta ton makanan terbuang setiap tahunnya, terutama dari sektor rumah tangga.
Artinya, setiap individu berpotensi membuang ratusan kilogram makanan per tahun. Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah cermin dari sistem pangan yang belum efisien sekaligus perilaku konsumsi yang belum bijak.
Jika tidak ada perubahan kebijakan, proyeksi menunjukkan bahwa volume sampah makanan di Indonesia dapat melampaui 100 juta ton pada tahun 2045. Kondisi ini tentu akan memperbesar kerugian ekonomi sekaligus memperparah dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Di sinilah MBG berpotensi menghadapi paradoks. Ketika distribusi makanan dilakukan secara masif, tanpa perencanaan konsumsi yang tepat, risiko makanan tidak habis menjadi sangat tinggi. Apalagi jika program tidak berbasis kebutuhan riil.
Misalnya, semua siswa menerima porsi yang sama tanpa mempertimbangkan preferensi, kebiasaan makan, atau kondisi sosial ekonomi. Food waste dalam konteks MBG bukan sekadar isu dapur. Ia adalah bom waktu lingkungan, ekonomi, dan moral.
Ironi di Balik Sisa Makanan
Sampah makanan bukan sekadar isu sisa konsumsi. Ia memiliki dampak luas yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Secara lingkungan, limbah makanan menghasilkan gas metana yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan karbon dioksida.
limbah makanan di Indonesia menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan, dengan kontribusi sekitar 85,14 juta ton ekuivalen karbon dioksida setiap tahunnya akibat Food Loss and Waste (FLW).
Secara ekonomi, setiap makanan yang dibuang adalah rupiah yang ikut hilang. Di Indonesia, kerugian ekonomi akibat Food Loss and Waste (FLW) diperkirakan mencapai antara IDR 213-551 triliun setiap tahunnya, setara dengan sekitar USD 14-35 miliar.
Besarnya kerugian ini menunjukkan betapa signifikan dampak limbah makanan terhadap perekonomian nasional.
Dengan mengurangi limbah makanan, tidak hanya ketahanan pangan yang dapat diperkuat, tetapi juga potensi penghematan ekonomi yang besar dapat diwujudkan.
Sementara, dari sisi moral, membuang makanan di tengah masih adanya masyarakat yang kekurangan adalah bentuk ketidakpekaan yang dinormalisasikan.
Karena itu, MBG tidak cukup hanya “memberi makan”, tetapi harus memastikan makanan tersebut benar-benar dikonsumsi.
Strategi Menekan Laju Food Waste
Solusi atas persoalan ini sebenarnya sudah jelas, namun membutuhkan keseriusan implementasi, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
1. Penguatan regulasi dan perlindungan hukum
Pemerintah perlu menghadirkan payung hukum yang jelas melalui regulasi setingkat presiden yang mengatur standar pengelolaan food loss and waste (FLW), termasuk mekanisme food rescue, standar keamanan pangan, dan sistem pemantauan. Tanpa perlindungan hukum yang jelas, mitra MBG cenderung memilih membuang makanan sisa daripada menyalurkannya kembali, karena khawatir terhadap risiko hukum jika terjadi masalah.
2. Pendekatan berbasis kebutuhan dan desain porsi adaptif
Program MBG harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil penerima, bukan bersifat seragam. Porsi makanan juga perlu disesuaikan dengan usia, kebiasaan makan, dan preferensi lokal. Pendekatan ini penting untuk memastikan makanan benar-benar dikonsumsi dan tidak berakhir sebagai limbah.
3. Edukasi konsumsi dan perubahan perilaku
MBG dapat menjadi sarana strategis untuk menanamkan kesadaran anti-food waste sejak dini. Anak-anak perlu diajarkan untuk menghargai makanan sebagai hasil dari proses panjang, sehingga terbentuk perilaku konsumsi yang lebih bijak dan bertanggung jawab.
4. Integrasi pengelolaan sisa pangan dan kolaborasi lintas sektor
Sisa makanan yang masih layak konsumsi dapat dialihkan melalui skema redistribusi seperti food rescue, sementara sisanya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau kompos. Implementasi ini perlu didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat, termasuk penguatan peran bank makanan dan NGO.
5. Insentif ekonomi dan digitalisasi rantai pasok
Pemberian insentif, seperti potongan pajak, dapat mendorong mitra untuk aktif dalam pengurangan limbah pangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi dan monitoring rantai pasok memungkinkan evaluasi berbasis data secara real-time, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi dari seberapa banyak yang benar-benar dimakan. Jika tidak dikelola dengan baik, program ini berisiko berubah dari solusi menjadi sumber masalah baru, yakni ledakan food waste yang justru memperparah krisis pangan dan lingkungan. Memberi makan adalah tindakan mulia. Tetapi memastikan makanan tidak terbuang, itulah bentuk tanggung jawab yang sesungguhnya. (*)
Editor : Amin Basiri