Oleh MUHAMMAD AUFAL FRESKY*
SEJAK diresmikan pada 14 Februari 2022, Gedung Sentra Batik Klampar menuai banyak sorotan publik. Bagaimana tidak, gedung tersebut hingga saat ini seperti terbengkalai dan nasibnya terkatung-katung. Bisa ditengok sendiri, kegiatan di gedung tersebut minim kegiatan. Meskipun ada, jumlahnya bisa dihitung jari. Padahal, gedung yang telah menelan anggaran Rp 9,6 miliar tersebut semula diharapkan menjadi angin segar bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi warga setempat. Khususnya, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan perajin batik.
Kita pun penasaran dan bertanya-tanya, sebenarnya faktor apa saja yang menyebabkan gedung tersebut tidak digunakan dengan semestinya. Saya sebagai salah seorang pelaku UMKM batik yang lahir, tumbuh, dan berkembang di Klampar, juga menelusuri apa penyebabnya. Lambat laun, problematiknya mulai terungkap. Hemat saya, salah satu penyebab utamanya dimulai ketika terjadi pemasrahan pengelolaan gedung dari Pemkab Pamekasan terhadap BUMDes Klampar. Bahkan sudah ada memorandum of understanding (MoU) yang intinya BUMDes diberi kewenangan untuk mengurus, mengatur, dan mengelola gedung tersebut sejak 2022 hingga 2027.
Ironinya, pemasrahan tersebut ternyata menjadi awal terbengkalainya gedung tersebut. Tiga tahun sudah pengelolaan gedung itu tidak optimal. Sedikit sekali aktivitas produktif yang berkaitan dengan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan UMKM. Jarang sekali acara yang berkaitan dengan kebudayaan lokal, khususya batik. Padahal, harapan publik, gedung tersebut bisa ramai dengan beragam acara produktif. Khususnya yang menyangkut kebudayaan dan kewirausahaan. Dalam hal ini, minimnya sumber daya manusia (SDM) BUMDes Klampar dan ketidakpedulian pemkab dianggap menjadi akar persoalan. Banyak yang beranggapan pemkab hanya bisa meresmikan, memasrahkan, dan membiarkan.
Di sisi lain, seperti yang dilansir RadarMadura.id (10/12/2024), Kabid Industri Disperindag Pamekasan mengungkapkan, pihaknya belum bisa mengambil alih Gedung Sentra Batik Klampar karena pengelolaannya masih menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Dia merujuk pada nota kesepahaman sebelumnya. Tentu saja, saya sebagai bagian dari warga Klampar dan pelaku UMKM batik menyayangkan betul pernyataan tersebut. Seakan-akan pemkab menutup mata terkait persoalan terbengkalainya gedung tersebut. Padahal, gedung itu semestinya produktif dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat luas, khususnya warga Klampar. Apalagi, sisa kontrak pengeloaannya masih berakhir dua tahun lagi. Apakah pemkab tenang-tenang saja dan merasa tak bersalah membiarkan gedung itu tidak diurus?
Perlu intervensi terhadap BUMDes Klampar. Kalau perlu, gedung tersebut diambil alih jika BUMDes sendiri tidak sanggup mengelolanya. Sebab, sekali lagi, yang dirugikan adalah masyarakat. Sangat disayangkan jika ditelantarkan begitu saja. Intervensi yang bukan sekadar lips service, tetapi benar-benar dibuktikan dengan gebrakan dan terobosoan nyata. Sebab, kita semua menginginkan keberadaan gedung tersebut membawa kemaslahatan. Jika BUMDes dan pemkab sudah tidak bisa duduk bersama untuk bertukar pikiran dan mencari solusi terbaik, maka libatkanlah pihak lain untuk mengelola. Seperti halnya pihak swasta yang profesional.
Masyarakat Klampar menantikan langkah dan gerak cepat pemkab untuk membuat gedung sentra batik ramai kunjungan dan aktivitas. Apalagi, Klampar merupakan salah satu desa yang sangat potensial menjadi destinasi wisata budaya unggulan di Pamekasan. Sangat potensial untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Pamekasan, khususnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Klampar. Tentu, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama. Sinergi dan kolaborasi sangat diperlukan. Terutama bagi pihak-pihak terkait seperti halnya pemkab, BUMDes, pelaku UMKM batik, dan warga setempat.
Apalagi, tidak hanya masalah terbengkalainya gedung tersebut yang dihadapi. Klampar juga mengalami krisis perajin batik. Ini juga harusnya menjadi perhatian serius pemkab. Kalau tidak, lambat laun, Klampar sebagai kampung batik, bisa hanya tinggal nama, cerita, dan kenangannya. Tanpa kepedulian dan keberpihakan pemkab, bisa jadi batik Klampar dan Kampung Batik Klampar akan tergerus pergerakan zaman, alias punah. Kita juga, khususnya warga Klampar, bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian batik sebagai warisan leluhur. Tentu dengan peran yang bisa kita kerjakan.
Selaku penulis, saya menawarkan beberapa jalan keluar terkait persoalan di atas. Pertama, pemkab harus intervensi penuh dan bahkan segera mengambil alih pengelolaan Gedung Sentra Batik Klampar. Alasannya BUMDes tidak amanah dan mayoritas warga menghedakinya. Kedua, Pemkab melakukan perombakan strukrutur dan pergantian SDM BUMDes yang lebih kompeten dan profesional. Ketiga, Pemkab menunjuk pihak swasta untuk yang kredibel untuk melakukan perombakan besar-besaran terkait tata kelola gedung. Tentu juga dengan melibatkan BUMDes di dalamnya. Keempat, pemkab menunjuk akademisi dan tenaga profesional untuk melakukan pendampingan terhadap SDM BUMDes agar kembali mengaktifkan gedung tersebut. Kelima, legislator juga harus bersuara keras untuk mendesak pemkab agar memperhatikan betul nasib dan masa depan Gedung Sentra Batik Klampar.
Baiklah, untuk memungkasi catatan ini, besar harapan saya agar terbengkalainya gedung tersebut menjadi bahan evaluasi bagi kinerja pemkab dan BUMDes ke depan. Terutama, untuk bupati Pamekasan terpilih, diharapkan agar ada upaya-upaya akselerasi yang brilian yang nantinya bisa menjadikan gedung tersebut membawa dampak positif bagi warga. Satu lagi, perlu keterlibatan pemuda di dalamnya untuk menjadi konseptor, inisator, dan aktor untuk merancang dan menata ulang pengelolaan gedung. Sebab, biasanya anak-anak muda memiliki ide-ide yang out of the box dan progresif. Saatnya kita bergerak cepat menuju perubahan yang lebih baik lagi.
Mungkin hanya itu saja. Intinya, mari tingkatkan atensi kita terhadap gedung tersebut. Kampung Batik Klampar tidak boleh mati. Harus hidup, tumbuh, dan terus berkembang. Sebab, Klampar merupakan bagian dari kebudayaan nasional dan identitas kultural yang kita banggakan. (*)
*)Pelaku UMKM Batik asal Desa Klampar, penulis buku Empat Titik Lima Dimensi
Editor : Ina Herdiyana