Oleh CHOIRUL ANAM
Suramadu dan Pertumbuhan Ekonomi
KAMIS, 11 Juni 2009, menjadi hari paling bersejarah bagi seluruh masyarakat Madura, terutama juga bagi masyarakat Bangkalan. Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meresmikan Jembatan Nasional Suramadu. Infrastruktur yang saat itu diprediksi akan memberikan dampak besar bagi perekonomian masyarakat Madura, merupakan hasil karya dua presiden, yaitu ground breaking oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003 yang proses pembangunannya kemudian dilanjutkan hingga diresmikan oleh Presiden SBY.
Sebelum adanya Suramadu, masyarakat Madura hanya mengandalkan transportasi kapal yang dihubungkan melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan Pelabuhan Kamal, Bangkalan. Sebagai satu-satunya sarana penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Madura di-era sebelum Suramadu, kapal saat itu menjadi alternatif yang memang kurang memberikan dukungan memadai terhadap arus perpindahan barang dan pertumbuhan ekonomi. Perjalanan menggunakan kapal bagi kendaraan pengangkut barang produksi bisa memakan waktu 3–4 jam untuk menyeberang dari Ujung Perak menuju Kamal dengan memperhitungkan estimasi antrean. Bahkan, bisa mencapai lebih dari 12 jam di saat-saat waktu kepadatan tertentu.
Kelancaran dan kemudahan transportasi menjadi salah satu variabel untuk menentukan keberhasilan sarana infrastruktur bagi arus perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Madura yang dikenal sebagai penghasil garam, tembakau, sapi, ikan, serta produk alam lainnya, menjadi sangat terbantu sejak difungsikannya Suramadu. Kang Jong Woo (2016) dalam tulisannya di Asian Development Bank (ADB) menyebutkan bahwa salah satu faktor pendorong kemajuan ekonomi suatu negara adalah terjadinya pengurangan biaya dalam arus perdagangan dengan menciptakan infrastruktur yang efisien. Keberadaan Suramadu dianggap dapat membantu terciptanya harga yang relatif lebih murah sehingga meningkatkan demand-supply antara produsen dan konsumen yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi.
Michael Fangman (2005) dalam tulisannya pada The Economic Impact of Trade Facilitation menunjukkan bahwa arus pergerakan barang yang efisien akan meningkatkan pula pendapatan pajak daerah yang pada akhirnya akan mendorong penerimaan daerah yang lebih baik guna mendorong tersedianya fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat. Pendapat ini didukung oleh tulisan Normaz Wana Ismail dan Jamilah Mohd Mahyideen (2015) yang menyatakan bahwa perbaikan infrastruktur memainkan peranan yang penting untuk mendorong terjadinya percepatan perpindahan barang yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Anomali Dampak Suramadu bagi Madura
Pendapat para ahli ini mendukung pendapat bahwa keberadaan Jembatan Suramadu seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Madura. Selain waktu tempuh perpindahan arus barang semakin cepat dan murah, Suramadu seharusnya mempermudah investor dan industri untuk turut serta membangun ekonomi Madura. Namun, setelah 15 tahun Suramadu berdiri, fakta yang terjadi tidaklah seindah seperti apa yang dibayangkan, terutama bagi masyarakat Madura. Setidaknya, jika dilihat dari tiga komponen, yaitu tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi dilihat dari produk domestik regional bruto (PDRB) dengan membandingkan Kota Surabaya sebagai kota terdekat dengan Madura yang terhubung oleh Jembatan Suramadu sepanjang 5.438 meter.
Fakta menunjukkan, dari data BPS pada Maret 2023, empat kabupaten di Madura termasuk 10 kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Bahkan, tiga peringkat tertinggi seluruhnya berasal dari Madura yaitu (1) Kabupaten Sampang dengan 21,75 persen, (2) Kabupaten Bangkalan dengan 19,35 persen, dan (3) Kabupaten Sumenep dengan 18,7 persen. Sedangkan Kabupaten Pamekasan berada di peringkat ke-7 dengan 13,85 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan Kota Surabaya yang tingkat kemiskinannya hanya 4,65 persen.
Di sisi lain, jika melihat IPM berdasarkan data BPS pada 2021–2023, empat kabupaten di Madura menduduki peringkat 10 besar terendah dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Sampang (38) rata-rata 63,44, Bangkalan (37) rata-rata 65,05, Pamekasan (34) rata-rata 67,11, dan Sumenep (32) rata-rata 67,84. Bahkan, IPM seluruh kabupaten di Madura jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM Jawa Timur secara keseluruhan dengan rata-rata 72,76. Hal ini berbanding terbalik dengan Kota Surabaya (1) yang memiliki rata-rata IPM tertinggi di Jawa Timur 82,83.
IPM memiliki hubungan yang erat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. United Nations Development Programme (UNDP) mengungkapkan bahwa pembangunan manusia dapat berkesinambungan apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Nilai IPM menunjukkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Kita dapat mengukur kinerja pembangunan di suatu daerah dengan melihat berapa nilai IPM, salah satunya adalah melihat kualitas fisik dan nonfisik masyarakat. Rendahnya IPM di Madura menunjukkan bahwa secara rata-rata kualitas fisik dan nonfisik masyarakat Madura, dilihat dari angka harapan hidup, rata-rata bersekolah, dan angka melek huruf masyarakat Madura paling rendah di Jawa Timur.
Ditinjau dari sisi pertumbuhan ekonomi secara makro, PDRB dapat digunakan sebagai tolok ukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan data BPS 2021–2023, PDRB tertinggi di Jawa Timur adalah Kota Surabaya (1) dengan rata-rata Rp 653,71 triliun dalam tiga tahun terakhir. Dibandingkan dengan empat kabupaten di Madura, Sumenep (18) berada pada peringkat tertinggi di Madura dengan rata-rata PDRB sebesar Rp 39,47 triliun. Disusul Bangkalan (22) dengan rata-rata PDRB sebesar Rp 26,55 triliun, Sampang (26) dengan rata-rata PDRB sebesar Rp 22,58 triliun, dan Pamekasan (31) dengan rata-rata PDRB sebesar Rp 19,27 triliun.
Fakta empiris bahwa Madura berada pada tingkat kemiskinan tertinggi, tingkat IPM terendah, dan PDRB yang cenderung rendah jika dibandingkan dengan Surabaya sebagai kota terdekat, menunjukkan bahwa 15 tahun pasca Jembatan Suramadu dibangun ternyata belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Madura. Ketidakberhasilan perlu menjadi renungan bagi seluruh stakeholder di Madura, termasuk juga pemerintah pusat. Karena jika mengacu pada teori yang dikembangkan para ahli, seharusnya Jembatan Suramadu dapat meningkatkan perekonomian, meningkatkan IPM, dan menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan bagi masyarakat Madura.
Namun, fakta yang terjadi justru berbanding terbalik dengan teori. Dapat dikatakan bahwa Jembatan Suramadu belum sama sekali berdampak signifikan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Madura. Selain itu, masyarakat Madura masih dianggap miskin, tertinggal, dan terbelakang. (*)
*)Koordinator PPI Dunia 2020–2021
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti