Oleh HAFID SYAIFUDDIN FATAH
IPM Sangat Rendah
INDEKS Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu modal yang perlu dibangun. IPM merupakan modal strategi gerak cepat menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kota. IPM dapat dihitung dari tiga indikator, yakni kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) Bangkalan merilis laporan 2023 bahwa dalam empat tahun terakhir (2020–2023) perkembangan IPM Bangkalan bergerak meningkat sebesar 0,84 persen per tahun, dari 65,17 persen pada 2020 menjadi 66,82 persen pada 2023.
Dalam kategori umur harapan hidup saat lahir (UHH) masyarakat meningkat 0,58 persen dari 2020 hingga 2023 dengan nilai rata-rata 0,27 persen per tahun. Grafik UHH menanjak dari 72,72 (2020) menjadi 73,29 (2023). BPS memberi catatan kecil bahwa terkhusus 2022–2023, persentase UHH tumbuh lebih cepat daripada tahun sebelumnya, yakni sebesar 0,24 dengan nilai rata-rata 0,33 persen per tahun (UHH 2020–2022 hanya mampu meningkat dengan nilai rata-rata 0,23 persen per tahun). Hasil ini memberi sinyal tentang kualitas hidup sehat masyarakat mengalami pertumbuhan meski hanya 0,58 persen dalam empat tahun terakhir.
Sedangkan untuk pertumbuhan harapan lama sekolah (HLS), usia 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah (RLS) usia 25 tahun ke atas mengalami kenaikan cukup signifikan. Dari tahun 2020–2023, HLS masyarakat melaju 1,05 persen per tahun, dan RLS masyarakat naik 0,22 persen per tahun. Pertumbuhan ini merupakan kabar baik bagi dunia pendidikan masyarakat yang terus mengalami peningkatan. BPS juga menyebut bahwa pertumbuhan RLS 2022–2023 lebih meningkat 0,02 persen per tahun dengan nilai rata-rata 0,34 persen dibanding tahun sebelumnya, yakni RLS 2020–2022 nilai rata-rata hanya mampu bertambah 0,17 persen.
Pergerakan standar hidup layak (SHL) dalam laporan BPS 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun masyarakat mencapai Rp 9.440.000 per tahun. Capaian ini bisa disimpulkan bahwa kenaikan hampir ada dalam setiap tahun. BPS kembali mencatat, selama rentang 2022–2023 pengeluaran per kapita masyarakat Bangkalan meningkat Rp 467.000 dengan nilai pertumbuhan rata-rata 5,21 persen per tahun. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan 2020–2022 yang artinya aktivitas ekonomi masyarakat hanya mampu tumbuh kecil dengan nilai rata-rata 2,08 persen per tahun.
Namun kurang lengkap jika penulis tidak menyertakan landscape IPM daerah-daerah se-Jawa Timur dalam tulisan ini. IPM ”tertinggi” di Jawa Timur adalah Kota Malang sebesar 84,00. Di Jawa Timur terdapat 7 daerah dengan kategori IPM ”sangat tinggi”, yaitu Kota Malang, Kota Surabaya (83,99), Kota Madiun (83,71), Kota Mojokerto (80,90), Kota Kediri (80,97), Kota Blitar (80,78) dan Kab. Sidoarjo (81,88).
Selain itu, terdapat 27 daerah yang terkategori ”tinggi” dan 4 daerah dengan kategori ”sedang”. Empat daerah berkategori sedang tersebut adalah Lumajang (69,37), Sumenep (69,13), Bangkalan (66,82), dan Sampang (66,19). Angka-angka ini menyodorkan kesimpulan IPM Bangkalan masih lebih baik satu tingkat di atas Sampang dan satu tingkat di bawah Sumenep. Pada 2023 ini, masyarakat Pamekasan telah berhasil meng-upgrade IPM mereka (70,32) dari kategori sedang menjadi kategori tinggi bersama Situbondo (70,65), Jember (70,42), dan Kabupaten Probolinggo (70,36).
Angka Kemiskinan Tinggi
Selain IPM, modal kedua yang wajib digarap untuk agenda percepatan ekonomi adalah mengurangi angka kemiskinan. Kemakmuran ekonomi jawaban untuk membawa kesejahteraan sosial. Kemiskinan yang telah menjamur di tatanan masyarakat perlu ditangani secara serius agar tidak menjadi beban ekonomi yang menghambat laju pertumbuhan. Daerah dengan garis kemiskinan tertinggi terpicu mengalami gangguan produktivitas bagi masyarakat sebab kesulitan keluar dari bayang-bayang jerat ekonomi. Oleh karena itu, perlu diupayakan gerak pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pemerintah sebagai ikhtiar tumbuh bersama dan keluar dari garis kemiskinan ekstrem yang berpotensi melanda.
Secara perhitungan garis kemiskinan (GK), saat ini masyarakat Bangkalan tengah menghadapi ancaman nyata kemiskinan. Meski persentase penduduk miskin di Bangkalan berkurang sebanyak 89,74 ribu sepanjang dua dekade ini (2003–2023), menjadi tersisa hanya 196,66 ribu penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan tahun 2023, namun penurunan grafik penduduk miskin Kabupaten Bangkalan cukup terbilang ”lamban” setingkat Jawa Timur dibanding kabupaten/kota lain. Hal itu dapat dilihat dari kenaikan rata-rata minimal rupiah yang harus dibelanjakan oleh masyarakat Bangkalan dalam hitungan setiap bulan hanya Rp 44.453, memberi kesimpulan total GK individu menjadi Rp 503.207 pada 2023.
Jumlah itu naik sekitar 9,69 persen daripada garis kemiskinan 2022 yang hanya berkisar Rp 458.754 per kapita sebulan. Jadi dapat kita simpulkan, apabila pengeluaran per individu masyarakat Bangkalan kurang dari 459 ribu dalam hitungan sebulan, maka dapat disebut kemiskinan masih tumbuh subur di lapisan masyarakat bawah Bangkalan. Kenaikan GK per orang ini turut berimbas pada kenaikan GK per rumah tangga yang ikut terdampak meningkat sebesar Rp 370.545 per kapita sebulan menjadi Rp 2.314.752 pada 2023. Padahal, pada 2022, GK per rumah tangga hanya Rp 1.995.560. Faktor kenaikan ini dipicu oleh kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang mulai sulit terbeli oleh warga akibat dari minim ketersediaan barang pokok sebab perubahan iklim.
Menurunnya daya beli masyarakat memberi pengaruh pada melemahnya perputaran ekonomi Bangkalan, sehingga menyulut stagnasi ekonomi yang dapat mengantarkan mimpi buruk bagi masyarakat. Masalah ini harus diselesaikan oleh pemerintah daerah (pemda) bersama seluruh elemen pemerintahan guna membahas pengendalian ekonomi agar tidak terjadi kelumpuhan ekonomi yang semakin memperburuk situasi. Terlebih kewajiban mengeluarkan Bangkalan dari garis degradasi kemiskinan tingkat wilayah Jawa Timur mengejar ketertinggalan dengan kabupaten/kota lain yang lebih makmur demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, kehidupan rukun dan bahagia hanya bisa terwujud apabila bersamaan dengan kualitas hidup masyarakat yang ikut naik.
Para ekonom, politisi, pihak swasta, pemda bahkan masyarakat perlu bergandengan tangan untuk mengikhtiarkan pertumbuhan ekonomi Bangkalan ke depan. Ikhtiar menekan angka kemiskinan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, menambah lapangan pekerjaan, dan meningkatkan hasil pendapatan daerah. Kita semua tahu peringkat ekonomi Bangkalan per hari ini konsisten di urutan kedua paling bawah di atas Sampang dan di bawah Kabupaten Probolinggo dan Sumenep. Laju pertumbuhan ekonomi Bangkalan juga tergolong pelan hanya mampu bergerak 1,20 persen pada 2023. Namun, pergerakan ini lebih ”mendingan” daripada tahun sebelumnya yakni -5,59 persen tahun 2020, -2,07 persen tahun 2021, dan -1,12 persen pada 2022. Jelas ini adalah capaian ekonomi yang sangat buruk sekali. (*)
*)Sekretaris Umum PPB 2022–2023
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti