PAMEKASAN, RadarMadura.id – Program pemeliharaan pasar, baik melalui kegiatan revitalisasi maupun perawatan rutin, sangat penting untuk menjaga kenyamanan pedagang dan pengunjung. Namun, pada tahun ini Pemkab Pamekasan tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan itu.
Kabid Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Handiko Bayuadi mengeklaim, nihilnya anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana (sarpras) ini murni karena keterbatasan fiskal daerah. Kondisi ini terjadi dampak dari kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat.
”Kalau ada musibah, seperti kebakaran atau bencana lain di pasar, tapi mudah-mudahan tidak, memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga (BTT). Semua instansi bisa mengajukan ke keuangan daerah lewat dana itu,” ucap Handiko.
Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Moh. Faridi menyebutkan, minimnya anggaran operasional di Disperindag, khususnya pasar, memang menjadi pembahasan cukup alot saat proses penyusunan APBD di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Karena di sisi yang lain target untuk pendapatan asli daerah (PAD) dinaikkan.
”Komisi II mendiskusikan itu di TAPD, bagaimana operasional jangan dikurangi. Kalau PAD dinaikkan targetnya, harusnya fasilitasnya dinaikkan. Sehingga bisa optimal,” sebutnya.
Namun demikian, pihaknya tetap terus mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk bisa bekerja maksimal dan inovatif di tengah efisiensi anggaran yang terjadi secara nasional. Salah satunya dengan mengakses program-program dari pemerintah provinsi maupun kementerian.
”Kami juga terus dorong adanya evaluasi secara berjenjang agar PAD terus meningkat sehingga dapat memperkuat fiskal daerah. Dengan begitu, ke depan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat,” pungkasnya. (lil/yan)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
