SURABAYA, Jawa Pos Radar Madura – Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak boleh sekadar habis dibelanjakan. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Seperti membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas layanan publik, hingga menyejahterakan petani dan nelayan.
Pesan tersebut disampaikan Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Jatim untuk memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Senin (12/10). Sidang tersebut juga menghadirkan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman sebagai pembicara kunci (keynote speaker).
Menurut Musyafak, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan ekonomi. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara langsung, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.
”Kebijakan dan anggaran daerah harus membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengurangi kemiskinan, serta menjamin kesejahteraan petani dan nelayan,” tegasnya.
Untuk memastikan kebijakan pembangunan berjalan sesuai sasaran, Musyafak menegaskan bahwa DPRD Jatim akan mengoptimalkan tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut harus berjalan beriringan agar setiap kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Komitmen terhadap efektivitas anggaran itu semakin penting di tengah penyesuaian rencana belanja daerah. Dalam Perubahan APBD Jatim 2026, pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp 26,52 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp 29,9 triliun.
Sementara itu, dalam Rancangan APBD (RAPBD) Jatim 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 26,407 triliun dengan rencana belanja Rp 27,423 triliun.
Dengan demikian, rencana belanja pada 2027 lebih rendah sekitar Rp 2,48 triliun dibandingkan dengan belanja dalam Perubahan APBD 2026. Namun, angka RAPBD 2027 tersebut masih dalam tahap pembahasan sehingga dapat berubah sebelum ditetapkan.
Bagi Musyafak, peringatan hari jadi provinsi tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Momentum tersebut harus menjadi ruang refleksi dan evaluasi untuk mengukur capaian pembangunan sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat.
”Peringatan hari jadi harus menjadi momentum untuk merefleksikan capaian, mengevaluasi tantangan, serta memperkuat komitmen bersama menyongsong masa depan, bukan sekadar seremoni tahunan,” ujarnya.
Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jatim tahun ini mengusung tema Jawa Timur Unggul, Maju Berkelanjutan. Menurut Musyafak, tema tersebut harus diwujudkan melalui optimalisasi potensi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan daya saing ekonomi, serta inovasi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Dia menambahkan, pembangunan berkelanjutan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian jangka pendek. Kelestarian lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang juga harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan pembangunan.
Sebagai salah satu penopang perekonomian nasional dan ketahanan pangan, Jawa Timur memiliki potensi besar di berbagai sektor. Mulai dari pertanian, kelautan, industri, perdagangan, dan pariwisata hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Potensi tersebut, lanjut Musyafak, harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga perlu terus diperkuat agar program pembangunan berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dia turut mengajak generasi muda untuk meningkatkan kapasitas diri, menguasai teknologi, serta menjaga integritas agar mampu mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah.
Pada akhirnya, Musyafak menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Ukuran yang paling penting adalah sejauh mana kebijakan pemerintah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Timur. (*/han)
Editor : Amin Bashiri