PAMEKASAN, RadarMadura.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menjatuhkan sanksi suspend terhadap dua mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG) yang beroperasi di Pamekasan, Selasa (10/3). Dua dapur tersebut adalah SPPG Rombuh 2 dan SPPG Yayasan As-Salman Buddagan.
Korwil BGN Pamekasan Hariyanto menyebut, terdapat sejumlah alasan yang membuat kedua SPPG tersebut dihentikan sementara operasionalnya.
Khusus SPPG Rombuh 2 yang berlokasi di Dusun Galisan, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, penghentian sementara dilakukan karena dapur tersebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
”SLHS-nya belum jadi. Kalau prosesnya sudah berjalan, tapi tetap masuk kategori belum mempunyai SLHS. Insyaallah hari ini, Kamis (12/3), keluar SLHS-nya,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, SPPG Rombuh 2 baru sekitar dua minggu beroperasi menyalurkan menu MBG. Sementara itu, proses pengurusan untuk memperoleh sertifikat standar keamanan pangan membutuhkan tahapan administrasi serta verifikasi. Karena itu, sejak mulai beroperasi, pihak mitra langsung mengurus penerbitan SLHS.
Selain itu, SPPG yang juga disuspend oleh BGN adalah Yayasan As-Salman Buddagan yang berada di Desa Buddagan, Kecamatan Padamawu.
Penghentian sementara dilakukan menyusul adanya peristiwa penolakan pendistribusian MBG di SMA Negeri 2 Pamekasan. Penolakan terjadi karena menu yang diberikan berupa lele mentah marinasi.
”Kebijakan sepenuhnya dari BGN langsung. Untuk suspend itu berlaku minimal satu minggu. Apabila dari pihak mitra sudah melengkapi persyaratannya dan ingin kembali beroperasi, maka harus mengajukan surat,” tegasnya.
Menurut Hariyanto, saat ini terdapat 122 dapur MBG di Kota Gerbang Salam. Dari jumlah tersebut, sebanyak 105 dapur sudah beroperasi mendistribusikan menu MBG kepada penerima manfaat.
Mulai dari siswa hingga kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (B3), serta lansia dan penyandang disabilitas.
”Yang beroperasi dan belum ada SLHS-nya hanya satu itu, SPPG Rombuh 2. Pesan kami, dapur yang belum beroperasi segera mengurus SLHS. Kedua, kualitas menu harus terus ditingkatkan agar lebih baik ke depan,” pungkasnya.
S
ementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Pamekasan Achmad Syamlan memastikan SLHS untuk SPPG Rombuh 2 diperkirakan terbit Kamis (12/3).
Kendala selama ini karena masih menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan dari laboratorium sebelum sertifikat diterbitkan.
”Memang kendalanya masih menunggu hasil pemeriksaan keluar. Untuk jumlah dapur yang sudah memiliki SLHS ada 105, sedangkan sisanya sekitar sepuluh dapur masih menunggu hasil laboratorium,” pungkasnya. (lil/han)
Editor : Amin Basiri