JAKARTA, RadarMadura.id – Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, mendesak pemerintah pusat segera membentuk Badan Otorita Pengembangan Madura (BOPM).
Menurutnya, lembaga khusus ini diperlukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura.
Syafiuddin menilai sejak Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) dibubarkan pada 2021, arah pembangunan Madura menjadi kabur.
Padahal, BPWS sebelumnya berperan sebagai motor integrasi pembangunan pasca hadirnya Jembatan Suramadu.
“Sejak BPWS dibubarkan, pembangunan Madura tidak lagi memiliki badan otorita yang fokus dan terintegrasi. Kami mendorong pemerintah pusat segera membentuk BOPM agar percepatan pembangunan Madura kembali memiliki arah yang jelas,” tegasnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, BOPM akan berdampak besar bagi masyarakat.
Pemerintah pusat bisa mengeksekusi program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, hingga peningkatan ekonomi daerah.
Dia menegaskan, potensi Madura sangat besar bila dikelola dengan tepat. Mulai dari sektor perikanan, pertanian, industri garam, hingga pariwisata bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Madura memiliki potensi besar, baik dari sisi perikanan, pertanian, industri garam, maupun pariwisata. Jika dikelola melalui badan otorita, potensi ini bisa dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ucapnya.
Syafiuddin menambahkan, salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan BOPM adalah mendorong terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Madura.
Dengan adanya KEK, investor diyakini lebih tertarik menanamkan modal.
“Dengan adanya KEK, investor akan lebih tertarik menanamkan modalnya. Hal ini tentu akan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Pria asal Bangkalan itu menegaskan pentingnya perhatian serius pemerintah pusat. Menurutnya, Madura layak mendapatkan perlakuan khusus demi pemerataan pembangunan.
Dia mengingatkan bahwa Madura selama ini masih tertinggal dibanding daerah lain di Jawa Timur. Karena itu, pemerintah perlu hadir melalui lembaga otorita yang fokus.
“Kami ingin Madura tidak lagi tertinggal dari wilayah lain di Jawa Timur. Dengan adanya BOPM, arah pembangunan Madura akan lebih terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Syafiuddin juga menyebutkan opsi kelembagaan BOPM ke depan. Badan otorita ini bisa berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) atau berdiri mandiri.
Dia menyebut koordinasi BOPM bisa langsung di bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Lembaga tersebut saat ini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Usulan ini, kata Syafiuddin, bukan hanya untuk kepentingan Madura. Tetapi juga untuk memperkuat struktur pembangunan nasional yang berkeadilan.
“Kalau Madura maju, maka akan memberi kontribusi besar bagi Jawa Timur dan Indonesia secara keseluruhan. Karena itu, pemerintah harus segera merealisasikan pembentukan BOPM,” tutupnya. (dry)
Anggota DPR RI Syafiuddin desak pemerintah bentuk Badan Otorita Pengembangan Madura untuk percepatan pembangunan daerah.
Editor : Hendriyanto