RadarMadura.id – Rencana penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026 masih belum memiliki kepastian.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pembukaan seleksi ASN akan selalu disesuaikan dengan kebutuhan nyata di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Menurutnya, pada tahun 2025 pemerintah sudah membuka penerimaan ASN, sehingga tahap berikutnya masih menunggu evaluasi formasi dan hasil seleksi yang sedang berjalan.
Hal ini disampaikan Sri Mulyani usai konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak Jakarta pada Jumat 15 Agustus 2025.
Baca Juga: Pemerintah Resmi Luncurkan Skema Rekrutmen PPPK Paruh Waktu, Simak Mekanisme dan Jadwalnya
Menunggu Koordinasi dengan MenPAN RB
Sri Mulyani menambahkan, penentuan formasi dan kebijakan perekrutan ASN ke depan akan dibicarakan lebih lanjut bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).
Dengan begitu, setiap keputusan rekrutmen tetap selaras dengan arah kebijakan nasional serta ketersediaan anggaran negara.
Seleksi ASN 2024 Masih Berjalan
Hingga pertengahan Agustus 2025, pemerintah belum merilis jadwal resmi pembukaan CPNS formasi umum.
Saat ini, fokus utama masih pada penyelesaian seleksi ASN 2024, termasuk pengangkatan CPNS dan PPPK tahap pertama dan kedua.
MenPAN RB Rini Widyantini sebelumnya menyampaikan bahwa pendaftaran CPNS 2025 kemungkinan baru dapat dimulai setelah seluruh tahapan seleksi tahun sebelumnya benar-benar rampung.
Proses ini dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih administrasi maupun anggaran.
Baca Juga: RESMI: Jutaan Honorer Berpeluang Jadi PPPK Paruh Waktu 2025, Jadwal Diperpanjang dan Gaji Setara UMK
Jadwal CPNS 2025 Masih Tentatif
Berdasarkan rencana sementara, pendaftaran CPNS 2025 bisa dibuka pada rentang Agustus hingga November 2025.
Namun, keputusan final tetap menunggu persetujuan resmi pemerintah, terutama terkait kesiapan formasi serta ketersediaan dana dalam APBN.
Antisipasi Publik
Meski belum ada kepastian tentang seleksi ASN 2026, kabar ini menjadi perhatian luas masyarakat yang menantikan peluang menjadi abdi negara.
Pemerintah mendorong agar masyarakat tetap mengikuti informasi resmi dari MenPAN RB dan BKN untuk menghindari kabar palsu atau hoaks seputar rekrutmen ASN. (hasan)
Editor : Hasan Bashri