MOH. JUNAIDI, Sumenep, Jawa Pos Radar Madura
NYARIS setiap tahun di Pulau Garam selalu ada pesta besar karapan sapi. Yakni, Piala Presiden. Event paling bergengsi bagi para pengerap ini merupakan puncak dari pelaksanaan karapan sapi.
Tak ubahnya kompetisi sepak bola, peserta event yang memperebutkan Piala Presiden RI yang dibuat pada masa pemerintahan BJ. Habibie ini harus lebih dulu melewati seleksi. Mulai dari eks kawedanan hingga kabupaten. Karena itu, yang keluar sebagai juara bisa disebut sapi tercepat sekaligus menaikkan nilai dan gengsi. Nilai jualnya fantastis, mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Biaya perawatan sapi ini mahal bukan main. Para pencinta karapan sapi menyebut sebagai hobi kelas elite. Hanya orang-orang kelas ekonomi menengah ke atas yang sanggup memelihara karapan sapi. Terutama kepala desa, politisi, dan pebisnis.
Dari tahun ke tahun, pelaksanaan lomba karapan sapi tradisional Madura ini mampu menyedot ribuan penonton dari empat kabupaten. Bahkan, wisatawan, baik dari luar daerah maupun mancanegara, rela berkunjung ke Pulau Garam demi melihat langsung bagimana sapi-sapi itu berpacu di lintasan berdebu, dipacu joki dengan rekeng, dan suara pecut yang melengking saling bersahutan.
Maka, jangan heran ketika penonton selalu penuh. Mereka memenuhi tribune, dinding lapangan, hingga memanjati pepohonan. Sebab, kedua mata mereka tak ingin sedetik pun melewatkan kecepatan sepasang sapi ketika juri di arena pemberangkatan mengangkat bendera sebagai tanda pelepas. Sapi melesat, beradu cepat menuju gelanggang. Saat itu pula semua mata tertuju pada lintasan yang panjangnya mencapai 180–220 meter. Bahkan, ada yang sampai melompat-lompat karena pandangan terhalang.
Namun meskipun karapan sapi merupakan budaya tradisional, teknis pelaksanaan tetap menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dulu dalam sekali gelaran bisa memakan waktu sehari penuh (pukul 09.00 hingga pukul 17.00), bahkan bisa sampai dua hari. Kini sudah bisa selesai dengan hitungan jam. Hal itu tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi.
”Dulu, untuk satu pelepasan saja minimal bisa satu jam. Jadi, bisa dihitung kira-kira berapa kalau sampai babak keempat, final. Pesertanya kalau Piala Presiden kan 24 (pasang sapi),” tutur Ketua (sementara) Paguyuban Karapan Sapi Sumenep Chandra Wijaya kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM), Rabu (24/8).
Empat tahun terakhir teknis pelaksanaan karapan sapi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dulu tidak ada kesepakatan berapa waktu yang dibutuhkan untuk sekali pelepasan. Karena itu, rawan terjadi kecurangan. Sebab, orang-orang yang bertugas sebagai pelepas sama-sama menunggu ketidaksiapan musuh.
”Misalnya, di bendera merah sudah siap, eh, yang di bendera putih atau kuning sapi dibiarkan maju, ini dan itu. Lama pokonya. Iya, maklum semuanya ingin menang dan ingin jadi juara,” jelasnya.
Pria yang akrab dengan nama Encang itu menceritakan, sejak 2018, para tokoh pengerap bersepakat agar diberi waktu. Mulai dari persiapan hingga pelepasan. Tidak ada lagi penundaan. Semuanya sudah harus sesuai dengan waktu dan hitungan yang ditentukan dewan juri.
”Siap ataupun tidak, kalau waktunya sudah sampai, wajib dilepas. Meskipun sapinya tidak dalam posisi yang nyaman sekalipun,” katanya.
Di sisi lain, pelaksanaan karapan sapi kerap mengundang kericuhan. Hal itu terjadi apabila ditengarai ada kecurangan. Kecurangan itu bisa terjadi lantaran kaki sapi tidak pas berada di garis start atau karena ketidakjelian dewan juri. Baik di garis finis maupun di garis start.
”Bendera itu kan ada dua. Bendera kecil, fungisnya memberi tanda bahwa sapi sudah siap dan bendera gebber,” jelas Encang. Dia menambahkan, kalau bendera kecil sama-sama diangkat berarti sudah siap.
”Sekarang juga dibantu dengan sensor. Dipasangi lighting. Kalau kaki sapi itu benar-benar pas, lampu hijau akan nyala. Kalau lebih, lampunya berwarna merah,” ungkap pemilik tim Kalajengking asal Kecamatan Lenteng, Sumenep, ini.
Selain itu, panitia memasang closed circuit television (CCTV), baik di garis start maupun di garis finis. Tujuannya, mendeteksi dan memastikan apabila dewan juri ragu menentukan pemenang. Sebab, tak jarang dua pasang sapi terlihat draw. Padahal, jaraknya mungkin cukup tipis. ”Nah, ini baru hasil rekaman CCTV diperlihatkan,” tegasnya.
Penerapan sensor, lighting, hingga CCTV ini kali pertama diterapkan pada pergelaran Piala Presiden 2019. Saat itu, Kabupaten Bangkalan ditunjuk sebagai tuan rumah. Hasilnya efektif. Hanya butuh lebih kurang lima jam pergelaran bergengsi ini.
Penerapan teknologi ini secara otomatis sedikit banyak mengubah mekanisme di lapangan. Termasuk protes dari peserta yang tidak puas menerima keputusan dewan juri. Untuk mengajukan protes juga tidak mudah. Ada nominalnya.
Encang menceritakan, untuk pergelaran sekelas Piala Presiden biasanya dipatok Rp 10 juta. Panitia akan mempelihatkan hasilnya kembali melalui rekaman CCTV yang sudah dibentuk lembaran print out. Jika protes peserta benar, uang akan kembali. Sebaliknya, kalau protes yang diajukan salah, uang Rp 10 juta menjadi rezeki panitia. Tidak dikembalikan lagi kepada pihak yang melakukan protes.
”Makanya, harus benar-benar teliti dan kuat untuk protes. Tapi, kalau sudah yakin keputusan juri salah, pasti dilakukan,” ujarnya.
Dengan seperti inilah, kata dia, potensi kecurangan dan kericuhan bisa dicegah. Buktinya, dalam beberapa tahun terakhir sudah tidak pernah terdengar lagi pelaksanaan karapan sapi ricuh. Baik di tingkat eks kawedanan, kabupaten, lebih-lebih Piala Presiden. Demikian juga dengan event di luar itu.
”Nah, ini yang perlu kita apresiasi,” kata Encang. ”Kenyamanan demi silaturahmi dikedepankan, kompak, dan para tokoh pengerap selalu menjunjung tinggi sportivitas demi lestarinya budaya dan tradisi masyarakat Madura,” pungkasnya. (*/luq) Editor : Abdul Basri