Oleh Mardiyah Hayati
WACANA mengembalikan aktivitas perkuliahan ke moda daring (online) sempat mencuat dalam beberapa waktu terakhir, sebelum akhirnya dibatalkan pemerintah. Keputusan ini patut diapresiasi.
Namun, di balik pembatalan tersebut, tersisa satu pertanyaan penting: seberapa jauh wacana kebijakan publik benar-benar mempertimbangkan realitas mahasiswa dan denyut ekonomi masyarakat di sekitarnya?
Sebagai pendidik di Bangkalan, saya melihat bahwa wacana pembelajaran daring bukan sekadar soal metode belajar, tetapi menyentuh langsung aspek keadilan pendidikan dan keberlangsungan ekonomi rakyat. Setidaknya ada tiga pelajaran penting yang perlu dicermati.
Keadilan Pendidikan dan Jurang Digital
Konstitusi melalui Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan bermutu. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran daring berpotensi menciptakan ketimpangan baru.
Pakar komunikasi digital Sonia Livingstone mengingatkan bahwa percepatan digital yang tidak diimbangi kesiapan sosial hanya akan memperlebar jurang akses (digital divide).
Di Universitas Trunodjoyo Madura (UTM), sekitar 50 % mahasiswa merupakan penerima KIP Kuliah. Bagi mereka, kampus adalah akses utama terhadap fasilitas negara—Wi-Fi, laboratorium, dan perpustakaan.
Ketika pembelajaran dipindahkan ke rumah, beban biaya internet berpindah ke keluarga yang ekonominya terbatas. Dalam konteks ini, wacana daring berisiko menghadirkan ketidakadilan baru dalam akses pendidikan.
Pendidikan Bukan Sekadar Transfer Materi
Pendidikan tidak hanya soal menyampaikan materi, tetapi juga membentuk karakter dan kemampuan sosial. Filosofi Ki Hadjar Dewantara menegaskan pentingnya interaksi langsung dalam proses pendidikan, di mana keteladanan tidak dapat digantikan oleh teknologi.
Pengalaman pembelajaran daring sebelumnya menunjukkan interaksi yang cenderung minim: kamera dimatikan, partisipasi rendah, dan keterlibatan yang dangkal.
Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko menurunkan kualitas pembelajaran sekaligus melemahkan kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja.
Ketika Kampus Sepi, Ekonomi Rakyat Terhenti
Kampus bukan hanya ruang akademik, tetapi juga pusat ekonomi lokal. Di Bangkalan, keberadaan mahasiswa menghidupkan warung makan, rumah kos di Telang, jasa laundry, hingga pedagang di pasar tradisional. Ketika mahasiswa tidak hadir secara fisik, rantai ekonomi ini ikut terganggu.
Uang yang biasanya berputar di sekitar kampus menjadi hilang, dan pelaku usaha kecil kehilangan pelanggan utama. Dalam konteks ini, efisiensi di tingkat kebijakan bisa berujung pada tekanan ekonomi di tingkat lokal.
Penutup
Pembatalan wacana pembelajaran daring menunjukkan bahwa kebijakan publik masih memiliki ruang untuk dikoreksi. Namun, yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap kebijakan ke depan benar-benar berpijak pada realitas sosial masyarakat. Efisiensi energi memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan akses pendidikan dan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil.
Kampus bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang hidup bagi banyak orang. Menjaga kampus tetap aktif berarti menjaga masa depan generasi muda sekaligus menjaga denyut ekonomi lokal. Kebijakan yang baik bukan hanya yang terlihat efisien di atas kertas, tetapi yang adil dan berpihak pada realitas di lapangan. (*)
*)Dosen UTM
Editor : Hera Marylia Damayanti