Oleh SYARIFUDDIN
MAKAN bergizi gratis (MBG) merupakan bagian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target Indonesia Emas 2045. MBG ini merupakan misi unggulan pemerintahan Indonesia hari ini yang sangat gencar dikampanyekan sejak menjelang Pemilu 2024. Apakah program ini layak? Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran menilai tepat bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Nahasnya, program ini malah menjadi polemik dan kegaduhan yang menuai kontroversi di kalangan akademisi dan kaum terpelajar. Pemerintah dinilai kurang perencanaan, setelah membuat kebijakan efisiensi anggaran yang menyasar anggaran pendidikan. Pemangkasan anggaran pendidikan dinilai berdampak pada proses percepatan pengembangan SDM yang dimotori oleh sekolah dan perguruan tinggi. Namun, apakah dengan efisiensi sumber daya manusia yang ada di Indonesia akan mengalami degradasi?
Koneksi Anggaran dengan Pendidikan
Pada dasarnya, anggaran berhubungan erat dengan proses pendidikan. Pendidikan akan mudah berkembang dan maju dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Namun, fasilitas pendidikan ada yang berbentuk formal dan nonformal. Sarana dan prasarana yang bersifat substantif akan sangat berdampak terhadap kemajuan dan kemunduran pendidikan.
Dalam konteks efisiensi anggaran, pemerintah Indonesia hanya memotong anggaran dari kegiatan-kegiatan seremonial, seperti anggaran alat tulis kantor, sewa gedung, mobil dan peralatan, percetakan dan suvenir, dan anggaran perjalanan dinas, dengan dalih bahwa elemen-elemen ini tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan sumber daya manusia di lingkungan kampus dan sekolah. Alasan pemerintah tentang efisiensi anggaran dapat dibenarkan dengan dasar filosofis, bahwa dalam sejarah Indonesia negara selalu memberikan anggaran penuh jika kepentingan itu untuk kepentingan umum. Termasuk keperluan pendidikan, karena menyangkut hak dan kebutuhan banyak orang. Namun, apakah dengan anggaran penuh program-program negara terbukti berjalan secara optilmal? Apakah dengan anggaran yang fantastis lembaga pendidikan bisa mencetak SDM berkualitas tinggi? Fakta sejarah telah memberikan pesan secara nonverbal bahwa dengan anggaran yang tinggi program-program di negara kita tidak membuahkan hasil yang maksimal. Mungkinkah ada kesalahan perencanaan? Atau kesalahan realisasi?
Dengan hadirnya pertanyaan-pertanyaan di atas, pemerintah kemudian membuat konsep dan kebijakan baru (efisiensi anggaran) untuk membuktikan apakah ada kesalahan perencanaan ataukah kesalahan realialsasi dalam setiap program-program yang selama ini dilakukan.
Baca Juga: Riski Kalimantan Barat Potret Gagalnya Pendidikan
MBG Apa Sekolah Gratis?
Makan bergizi gratis sebetulnya adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dari dasar. Merawat anak-anak sejak dalam kandungan hingga sekolah menengah atas. Jika melihat dari beberapa negara lain, ide memperbaiki sumber daya manusia melalui makan bergizi gratis cukup efektif dan berdampak baik. Artinya, setiap negara yang melakoni program ini tidak membebani negara dan tidak menghilangkan hak-hak warga negara. Sebut saja kesejahteraan rakyat dalam kondisi aman.
Sekolah gratis yang digaungkan para demonstran baik secara langsung maupun media juga merupakan salah satu alternatif untuk memperbaiki SDM, tetapi konsep ini tidak akan pernah memberi kemajuan yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kenapa? Jika pemerintah memilih sekolah gratis, anak warga negara akan terdidik hanya dimulai saat menempuh pendidikan anak usia dini (PAUD). Sangat mungkin tidak ada anak yang tidak sekolah. Sangat mungkin populasi siswa dan mahasiswa meningkat drastis, tetapi mereka belajar dan bersekolah dengan keadaan gizi yang buruk, karena tidak ada perhatian bagi mereka sejak dalam kandungan. Ada proses yang terputus dalam upaya menghasilkan generasi cerdas dan pintar.
Baca Juga: Deagrarianisasi dan Perubahan Iklim Madura
Baiknya, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tinggi ialah dimulai dari merawat akar. Tunas yang baik akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Jika yang menjadi persoalan adalah pemotongan anggaran pendidikan, itu hanya menyasar anggaran-anggaran seremonial. Kebutuhan pokok untuk belajar di sekolah dan perguruan tinggi masih terpenuhi dengan utuh.
Secara historis, sistem pendidikan di Indonesia memang sudah lama menjadikan acara-acara seremonial sebagai instrumen untuk meningkatkan SDM; berbentuk dialog terbuka, seminar, debat, dan studi banding dengan kampus-kampus lain, bahkan sampai ke luar negeri. Tetapi, apakah dengan itu pendidikan kita bisa maju? Apakah dengan itu SDM kita lebih tinggi dari Singapura dan Malaysia?
Data dari UNESCO 2023 merilis bahwa ranking pendidikan Indonesia menempati posisi 67 dari 203 negara dan menempati posisi ke-6 tingkat ASEAN. Hal ini diukur darj tingkat pendaftaran sekolah usia dini sebanyak 68 persen, tingkat penyelesaian sekolah dasar 100 persen, tingkat penyelesaian sekolah menengah 91,19 persen, tingkat kelulusan sekolah menengah atas (SMA) 78 persen, dan tingkat perguruan tinggi 19 persen.
Data statistik ini menunjukkan bahwa angka anak-anak yang menempuh pendidikan sudah tinggi daripada anak warga negara yang tidak sekolah. Masalahnya, kenapa Indonesia masih diklaim sebagai negara dengan SDM rendah? Para pelajar minim kompeten, minim keterampilan, dan inovasi-inovasi baru. Dari masalah ini, maka perbaikan gizi bagi ibu hamil dan anak sekolah sangat diperlukan. Memperbaiki gizi akan me.perbaiki perkembangan masa depan pendidikan. (*)
*)Mahasiswa Pascasarjana KPI UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti