Oleh SUROKIM AS & MUTMAINNAH
MADURA, ulama, dan pembangunan selalu menjadi trilogi yang menarik untuk kita cermati dan didiskusikan. Tidak hanya terkait romantisme dan memorabilia sejarah, tetapi juga bagaimana peran pada masa kini dan proyeksi masa depan. Sebab, ulama Madura adalah salah satu patron yang punya relasi kuasa yang kuat terhadap perubahan sosial Madura.
Para ulama Madura selalu hadir dalam segala situasi termasuk dalam krisis yang genting, dan kritis. Sejarah juga membuktikan bahwa para ulama terbukti mampu menjadi penjaga setia peradaban Madura. Dalam bahasa Yudi Latif (2024) ulama Madura mampu memainkan peran kepemimpinan publik sebagai guru bangsa yang selalu bisa menuntun ke jalan cahaya.
Para ulama Madura terbukti konsisten menjaga moralitas publik agar tidak mengalami degradasi dan demoralisasi. Mereka selalu setia kepada garis perjuangan rakyat, kebajikan, dan kebijakan publik di Madura.
Selaras dengan hal tersebut, para ulama yang terhimpun dalam Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) menggelar silaturahmi dan berkumpul di Universitas Trunojoyo Madura pada Kamis, 24 Oktober 2024. Acara yang dihadiri tidak kurang dari 300 ulama, kiai, dan tokoh masyarakat ini menandai babak baru revitalisasi peran strategis ulama Madura di era baru.
Dalam acara ini juga di-launching buku Sejarah Ulama Bassra. Buku ini menjadi bukti eksistensi ulama Bassra dalam mengawal pembangunan Madura. Buku ini sekaligus juga menjadi penanda peran vital ulama yang dapat dibaca oleh generasi kini dan mendatang.
Sejauh ini para ulama senantiasa bisa hadir dan menjadi benteng pertahanan budaya dan peradaban masyarakat Madura. Tercatat bagaimana peran mereka hadir aktual dalam berbagai isu, agenda strategis dalam konteks pembangunan dan isu industrialisasi Madura.
Ulama Bassra juga berhasil memosisikan diri sebagai kelompok kepentingan yang efektif dalam memengaruhi kebijakan pemerintah. Salah satu best practices itu dituangkan dalam pokok pikiran ulama Bassra tentang industrialisasi pembangunan di Madura serta menjadi rambu dan pedoman dalam membangun di Madura.
Sembilan pokok pikiran itu dikenal dengan Trilogi Alawi –karena dipopulerkan oleh KH Alawi Mohammad– meliputi Indonesiawi, Islami, dan Madurawi. Indonesiawi artinya industrialisasi itu benar-benar untuk kepentingan Bangsa Indonesia. Manusiawi berarti industrialisasi Madura itu harus benar-benar menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Islami maksudnya bahwa dalam industri itu tidak boleh ada kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Muthmainnah, 1998).
Baca Juga: Duka Purnama, Pelita, dan Kembang Setaman
Tantangan Kekinian
Seiring dengan perubahan lingkungan yang cepat dan kompleks, maka peran ulama tentu akan terus mengalami redefinisi dan revitalisasi. Tantangan yang dihadapi ke depan tidaklah mudah dan optimalisasi peran ulama akan terus ditantang sejarah.
Bagaimana para ulama terus bisa mengawal masyarakat dan pembangunan Madura dalam pembangunan masyarakat kekinian, khususnya dalam menjaga moralitas masyarakat di tengah kian merebaknya berbagai kejahatan mutakhir.
Perkembangan dunia digital dan teknologi informasi dan komunikasi juga mempercepat perubahan sosial di masyarakat. Tentu saja hal ini membawa dampak yang komprehensif dan tidak boleh lepas dari perhatian bersama. Apalagi media sosial bisa membawa pengaruh pada paham, gaya hidup, budaya negatif sehingga membutuhkan edukasi, literasi, dan kewaspadaan tinggi.
Beragam kejahatan dan kriminalitas baru tumbuh seiring dengan penggunaan teknologi yang massif, misalnya aneka judi online, penipuan pinjaman online, kejahatan perbankan, e-commerce, dan transaksi elektronik terus merebak luas di kalangan generasi muda milenial.
Ditambah dengan kian canggihnya kejahatan mutakhir seperti peredaran narkoba, pornoaksi, informasi hoaks, pemerkosaan dan perzinahan, korupsi, hedonisme, tawuran, dan sadisme. Belum lagi problem dan dampak penyakit kesehatan mental generasi muda. Semua ini menuntut peran dan gerakan jihad kultural bersama yang dikuatkan oleh para ulama dan kiai.
Selaras dengan prinsip pembangunan Madura selama ini sebagaimana dikemukakan Sobari (1997) bahwa membangun Madura tidak boleh parsial, tetapi harus komprehensif. Tidak sekadar membangun di Madura, tetapi membangun Madura seutuhnya. Membangun SDM Madura seluruhnya agar mereka bisa menjadi pelaku dan subjek (tuan, pen) pembangunan di daerahnya sendiri.
Madura harus dijaga. Masyarakat dan pulau ini kaya akan budaya dan kearifan lokal. Banyak ulama terhormat yang menjadi pilar utama dalam lembaga pendidikan pesantren. Dengan falsafah ”buppa’-babu’-guru-rato” (bapak-ibu-guru-raja) tradisi ini harus terus dijaga dan dipelihara. Falsafah itu menunjukkan keluhuran budi dan mencerminkan penghormatan kepada orang tua, guru yang identik dengan ulama, dan mereka yang memegang tanggung jawab pemerintahan (Basundoro, 2023).
Tentu saja masih banyak tantangan ke depan tentu menjadi agenda strategis untuk diperjuangkan bersama secara berkelanjutan. Mulai dari tantangan menjaga budaya lokal, reformasi agraria, penggunaan teknologi untuk rakyat. Pemerataan infrastuktur dan akses publik, menjaga kohesi sosial, menguatkan pelayanan hak dasar, mendorong good governance. Bagaimana memastikan daulat ketersediaan pekerjaan dan lapangan usaha. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, listrik dan energi rakyat. Penguatan modal UMKM, pertanian, perkebunan, usaha garam rakyat, tembakau rakyat. Penguatan upah, daya beli, gizi, menjaga lingkungan hidup, transportasi publik, dan perlindungan terhadap martabat manusia adalah sederet tantangan problematika sosial yang harus diperhatikan.
Bersama pemerintah daerah dan para stakeholder daerah, ulama bisa berkolaborasi dan bersinergi secara berkelanjutan. Apalagi jika melihat potret jumlah petani yang terus berkurang. Petani Madura yang menguasai lahan terus berkurang dan banyak yang menjadi petani buruh. Belum lagi probelmatika kelas menengah yang belum terkonsolidasi dengan baik. Semua ini adalah tantangan nyata di depan kita.
Seiring dengan perubahan lingkungan yang kompleks dan cepat, maka peran ulama tentu akan mengalami redefinisi. Optimalisasi peran ulama akan terus ditantang sejarah. Kita masih percaya bahwa sejauh ini peran ulama Madura masih sentral kendati terus mengalami perubahan. Sebagaimana dicatat Iskandar (2024), perjalanan ulama bMadura mencakup hal strategis mulai dari konteks masyarakat feodalistik hingga demokratik. Mereka menjadi barisan penguat kultural dalam memerangi monopoli impor, hingga menghadang liberalisme budaya dan kapitalisme ekonomi pasar.
Madura sebagai madrasah kehidupan sosial yang unik dan khas membutuhkan kolaborasi dan kerja sama dengan semua pihak. Bagaimana agar perkembangan lingkungan tidak mencerabut akar budaya pesantren dan perkembangan lingkungan serta tidak merusak paham budaya lokal. Bersama pemerintah daerah dan para stakeholder daerah, ulama bisa bersinergi secara berkelanjutan.
Baca Juga: Menghakimi Hakim
Revitalisasi dan Reaktualisasi Peran
Peranan para ulama Madura harus terus diredefinisi dan direvitalisasi. Peran ulama harus dikuatkan kembali dengan membangun prinsip luhur Indonesiawi, Manusiawi, dan Islami. Prinsip membangun Madura seutuhnya, baik secara fisik material maupun spiritual yang berpusat pada pengembangan SDM Madura.
Bersama kelas menengah, para ulama bisa terus konsisten menguatkan pemberdayaan publik. Paling tidak kelas menengah bisa menjadi penopang keswadayaan publik dan penyeimbang bagi kekuatan elite yang sangat dominan sehingga dapat menghambat proses demokratisasi masyarakat.
Revitalisasi peran itu multidimensi, multisektor, multizaman tidak hanya berdimensi kekinian, tetapi juga masa depan. Bagaimanapun, ulama Madura sesungguhnya adalah the real guardian dalam menjaga moralitas dan religiusitas masyarakat Madura.
Semoga peran strategis kultural ulama Madura dapat terus direvitalisasi, direaktualisasi, dan bisa terus istikamah menjaga peradaban dan daulat budaya masyarakat Madura. (*)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti