BANGKALAN, RadarMadura.id – Manajemen RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu (Syamrabu) merespons isu miring tentang pelaksanaan program Syamrabu Sapa Masyarakat Bangkalan (Sambang).
Sebab, program yang dilaksanakan di setiap kecamatan itu dirumorkan menelan dana hingga Rp 900 juta.
Padahal sebenarnya, anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut tidak lebih dari Rp 17 juta.
Sebab, biaya operasional yang dikeluarkan dalam setiap kegiatan itu, nyaris tak pernah lebih dari satu juta.
Direktur RSUD Syamrabu Bangkalan Farhat Surya Ningrat menerangkan, Sambang merupakan kegiatan sosialisasi yang diinisiasi lembaganya.
Tujuannya, untuk memberikan edukasi dan informasi tentang pelayanan dan inovasi di RSUD Syamrabu.
Sebab, banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang layanan dan inovasi faskes terbesar di Bangkalan tersebut. Misalnya, layanan Ambulans Peduli Tretan Dhibi' (Ampibi).
Layanan tersebut berupa penjemputan bagi yang keterbatasan sarana transportasi dalam berobat.
"Maka dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap masyarakat tetap mengakses layanan kesehatan rujukan meski tak memiliki kendaraan untuk ke rumah sakit," ujarnya.
Sosialisasi inovasi dan layanan RSUD Syamrabu dilaksanakan di seluruh kecamatan di Bangkalan.
Baca Juga: 15 Tersangka Diduga Kabur, Polres Sampang Terbitkan DPO dan Pencekalan Terduga Pelaku Pencabulan
Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan juga menyosialisasikan tentang pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN).
Sebab, terdapat 61 ribu data penduduk asal Bangkalan yang tidak memiliki desil di DTSEN.
Dinamika tersebut memengaruhi segmentasi kepesertaan program jaminan kesehatan nasional (JKN).
Sebab, peserta yang berasal dari segmentasi penerima bantuan iuran daerah (PBID) semakin banyak.
Sehingga, beban keuangan Pemkab Bangkalan dalam membayar premi PBID semakin meningkat.
Maka dari itu, dalam sosialisasi yang dilakukan, pemerintah melibatkan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di setiap desa.
Baca Juga: PCNU Dorong Perkuat Perlindungan pada Korban, Bassra Soroti Maraknya Penyimpangan Seksual
"Serta pendamping program keluarga harapan (PKH) dan kepala desa (Kades)," ujarnya.
Penggabungan kegiatan tersebut menghemat pengeluaran keuangan pemerintah tanpa mengurangi esensi dari kegiatan yang dilaksanakan.
"Jadi ibarat kata, dengan adanya kegiatan itu, sekali mendayung dua pulau terlampaui," katanya.
Farhat menepis rumor tentang biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan itu hampir mencapai Rp 1 miliar.
Padahal sebenarnya, biaya yang dikeluarkan hanya sekitar Rp 16,8 juta. Itu hanya meliputi biaya konsumsi tamu undangan.
"Mulai dari camat, kepala desa, operator SIKS-NG, SDM PKH, dan para petugas," katanya. (jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti