BANGKALAN, RadarMadura.id – DPRD Kabupaten Bangkalan menyoroti rencana penarikan retribusi sampah dapur makan bergizi gratis (MBG).
Legislatif menilai kebijakan tersebut masih setengah-setengah. Sebab, rencana itu belum terealisasi maksimal.
Anggota Komisi III DPRD Bangkalan Takdir Mukjizat menyampaikan, pihaknya sangat mendukung langkah dinas lingkungan hidup (DLH) untuk menarik retribusi sampah ke setiap dapur MBG di Kota Salak.
Namun, kebijakan tersebut belum terealisasi maksimal. Pasalnya, hanya sebagian dapur yang membayar retribusi.
”Kami sangat mendukung. Namun kebijakan ini belum diterapkan secara maksimal,” katanya.
Karena itu, dia meminta agar mitra kerjanya proaktif melakukan sosialisasi kepada pemilik dapur untuk membayar retribusi sampah senilai Rp 200 ribu.
Dia juga menyarankan agar DLH menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung kebijakan tersebut.
”DLH harus proaktif memberikan sosialisasi kepada pemilik dapur agar mereka membayar retribusi,” pintanya.
Takdir mendesak agar DLH Bangkalan segera merampungkan sarana dan prasarana (sarpras) pembuangan dan pengelolaan sampah.
Misalnya, tempat pembuangan akhir (TPA) serta tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
”Kami sudah ingatkan DLH untuk segera merampungkan sarpras yang ada,” desaknya.
Plt Kepala DLH Bangkalan Ach. Siddiq tidak menampik jika penarikan retribusi sampah belum maksimal.
Namun, masih banyak satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang enggan membayar retribusi. Alasannya, jasa pengangkutan tidak di-cover oleh instansinya.
”Jika ditotal masih hitungan jari dapur MBG yang membayar retribusi. Mayoritas enggan membayar,” paparnya.
Siddiq menambahkan, instansinya sudah meminta agar pihak dapur MBG menggunakan jasa ketiga untuk pengangkutan sampah ke setiap TPS 3R di kecamatan.
Sebab, tidak memungkinkan untuk di-cover oleh DLH karena keterbatasan anggaran.
”Kami sudah sarankan untuk dipihakketigakan saja. Sebab, kami tidak memungkinkan menyediakan jasa pengangkutan,” tutupnya. (za/bil)
Editor : Amin Basiri