BANGKALAN, RadarMadura.id – Warga Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Bangkalan, mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.
Yakni, berkaitan dengan aduan masyarakat atas dugaan penyimpangan yang dilakukan kepala desa (Kades) Pesanggrahan.
Hingga saat ini Kades yang diadukan karena banyak persoalan itu tidak ditindak tegas. Bahkan, pasca unjuk rasa warga, Kades tersebut diduga tetap tidak masuk kantor.
Sehingga, hal itu berdampak terhadap keberlangsungan kepemimpinan di desa setempat.
Muafi, warga setempat mengatakan, pasca didemo oleh warga, Kades Pesanggrahan tidak pernah muncul di balai desa.
Dia memastikan yang bersangkutan sering bolos meski sudah diberi peringatan oleh masyarakat. Semestinya hal tersebut menjadi atensi Pemkab Bangkalan.
”Yang bersangkutan tidak pernah ada di balai desa sejak didemo sampai sekarang,” terangnya.
Dia mengutarakan, ada beberapa poin aduan yang disampaikan kepada camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan.
Namun, aduan tersebut belum ditindaklanjuti. Buktinya sampai saat ini pemerintah tidak turun mengecek kebenaran semua aduan tersebut.
”Dari pemkab pun belum ada tindak lanjut apa pun setelah adanya unras,” paparnya.
Sudah sebulan lebih aduan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kades setempat tanpa kepastian.
Semestinya pemerintah mengambil sikap tegas dan memberikan sanksi terhadap Kades Pesanggrahan tersebut. Apalagi selama ini yang bersangkutan jarang ngantor.
”Salah satu poin aduan yang kami sampaikan berkaitan dengan absensi Kades yang selama ini jarang masuk kantor,” katanya.
Kepala DPMD Bangkalan Abdul Aziz tidak menampik jika instansinya belum menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut.
Dia berdalih masih melakukan kajian dan rapat internal sebelum bertindak atas persoalan tersebut.
Dia juga mengaku tidak tahu pasti terkait dugaan Kades masih sering bolos ngantor.
”Kalau masih sering bolos ngantor kami belum tahu pasti, nanti kami tanyakan kebenarannya,” ujarnya. (za/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti