KOTA, RadarMadura.id – Program normalisasi daerah aliran sungai (DAS) Tunjung, Kecamatan Burneh, yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sudah berjalan dua pekan lebih.
Untuk menyukseskan program itu, pemkab melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Sungai Tunjung.
Camat Burneh Hosun menyatakan, program normalisasi DAS Tunjung kemarin sudah menyasar area di dekat Perumahan Graha Trunojoyo Asri.
Kegiatan tersebut akan berlanjut hingga ke titik yang telah ditentukan Pemprov Jatim. ”Kami terus memantau agar pelaksanaan program tersebut berjalan lancar,” ucapnya.
Menurut dia, Muspika Burneh dan Satpol PP Bangkalan berada di lokasi saat kegiatan normalisasi berlangsung. Semua lapak PKL di area operasi harus dibongkar.
”Sampai saat ini, dari 25 PKL, ada tujuh lapak yang sudah dibongkar. Selanjutnya, pembongkaran akan dilakukan secara bertahap,” terangnya.
Dia mengakui, ada PKL yang menolak lapaknya dibongkar. Namun, setelah diberi pemahaman, akhirnya yang bersangkutan berkenaan lapaknya ditertibkan. ”Setelah diberi pemahaman, tidak ada penolakan lagi dari PKL,” ungkapnya.
Plt Kepala Satpol PP Bangkalan Muawi Arifin menyatakan, pemerintah sebelumnya sudah melakukan sosialisasi program penertiban DAS Tunjung kepada semua PKL. Dengan demikian, pelaksanaan program normalisasi bisa berjalan lancar.
”Pada prinsipnya, PKL boleh beraktiviktitas, tapi tidak boleh membuat bangunan permanen,” ingatnya.
Dia menambahkan, anggotanya telah turun ke lokasi untuk membantu para PKL saat membongkar tempat usahanya.
”Tempat usaha harus dibongkar karena alat berat saat ini sedang dikerahkan untuk melakukan pengerukan di DAS Tunjung,” ungkap Muawi Arifin.
Dia juga mengimbau kepada semua PKL untuk mendukung program normalisasi DAS Tunjung. Sebab, salah satu tujuannya mengoptimalkan jaringan irigasi di DAS Tunjung.
”Saya berharap PKL memiliki kesadaran akan dampak positif dari kegiatan tersebut,” pungkasnya. (din/yan)
Editor : Achmad Andrian F