BANGKALAN, RadarMadura.id – DKP Bangkalan mencatat ada 27 lumbung pangan masyarakat (LPM) di Kota Salak.
Namun, terdapat belasan LPM yang tidak berfungsi. Pemicunya, banyak kelompok tani di Bangkalan yang tidak aktif.
Analis Ketahanan Pangan (AKP) Ahli Muda DKP Bangkalan Sri Sudarwati mengatakan, setiap daerah seharusnya memiliki LPM.
Sebab, dalam aturan disebutkan bahwa cadangan pangan ada tiga. Yakni, cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan provinsi, dan cadangan pangan kabupaten.
”Tapi, Bangkalan sampai saat ini belum punya LPM karena tidak ada anggarannya,” ujarnya.
Sri mengungkapkan, tahun depan pihaknya mengajukan anggaran untuk pembangunan LPM kabupaten. Anggaran pembangunan tersebut bersumber dari pokir.
”Tetapi, itu masih direalisasikan tahun depan. Kami berusaha membuat regulasinya untuk menguatkan,” ungkapnya.
Meski begitu, di sejumlah kecamatan terdapat LPM. Total yang terbentuk ada 27 LPM.
Namun, yang masih berfungsi hanya 13 LPM. LPM yang tidak aktif rusak sehingga tidak bisa digunakan.
Sri mengakui bahwa sebaran LPM belum merata. Menurut dia, salah satu penyebab minimnya LPM karena kebanyakan pengelola kelompok tani tidak aktif.
Selain itu, anggaran minim sehingga tidak ada kegiatan untuk memfasilitasi dan memberikan pendampingan terhadap pengelola LPM.
”Keberadaan LPM di Bangkalan belum bisa mewakili ketersediaan cadangan pangan kabupaten,” paparnya.
Dia memaparkan, pengelola LPM merupakan kelompok tani. Namun, saat ini banyak poktan yang tidak aktif.
Padahal, LPM sangat dibutuhkan untuk membantu menyimpan pangan hasil pertanian.
”Terakhir, kami membangun LPM 2022. Kami mendapatkan program dari Kementerian Pertanian,” katanya.
”Sekarang DKP Bangkalan berada di naungan Badan Pangan Nasional dan belum ada bantuan tersebut,” tukasnya. (c5/bil)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Berta SL Danafia