BANGKALAN, RadarMadura.id – Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan Arief M. Edie menjalani evaluasi di kantor Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Senin (1/4).
Evaluasi Irjen Kemendagri tersebut merupakan kali kedua sejak ditunjuk menjadi orang nomor satu di lingkungan Pemkab Bangkalan.
Arief M. Edie mengaku bersyukur kembali mendapat apresiasi dari Irjen Kemendagri di triwulan kedua jabatannya sebagai Pj Bupati Bangkalan.
Hal tersebut tidak lepas dari dukungan dan kerja sama antar organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan.
”MCP (monitoring center for prevention) meningkat dan serapan anggaran 2023 juga bagus karena mencapai 95 persen lebih,” ujarnya
Namun, ada beberapa masukan yang harus ditindaklanjuti di evaluasi tahap dua. Yakni, menjaga angka inflasi untuk menjaga stabilitas harga dan kebutuhan pokok di Kota Salak.
Apalagi, saat ini menjelang Lebaran. ”Mulai dari cabai, bawang, dan sebagainya,” ujarnya.
Pemkab Bangkalan juga diminta untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Termasuk aspek lalu lintas, pasar tumpah, dan lain-lain.
Selain itu, pemkab diamanahkan untuk berkoordinasi dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk menjaga keamanan penyeberangan laut.
”Khususnya di wilayah Pelabuhan Kamal. Agar safety-nya bisa semakin ditingkatkan,” katanya.
Selanjutnya, sambung Arief, pemkab juga diminta untuk terus meningkatkan program-program unggulan yang selama ini sudah dilaksanakan.
Salah satunya dalam hal meningkatkan nilai investasi. Yakni, dengan menggaet investor untuk mengembangkan usahanya di Bangkalan.
”Karena selama ini PAD Bangkalan bergantung dari investasi yang masuk. Makanya kawasan industri harus terus kita maksimalkan,” ujarnya.
”RTRW dan RDTR sudah diperbarui. Jadi sekarang kita tinggal mencari dan meyakinkan investor yang mau ke Bangkalan,” lanjutnya.
Keberadaan investor juga akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Yakni, dengan terbukanya lowongan pekerjaan.
Sehingga, nantinya akan mengurangi angka pengangguran di kabupaten yang berada di ujung barat Pulau Garam itu.
Sedangkan yang dianggap paling penting adalah pendidikan antikorupsi. Yaitu, agar dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sejak SD.
Kemudian, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bangkalan untuk diperintahkan mengedepankan profesionalitas.
Sebab, sebentar lagi akan dilaksanakan pesta demokrasi tingkat daerah. Yaitu, pemilihan kepala daerah.
”Jadi ASN tidak boleh terlibat dalam blok sana-sini. Sehingga, nanti akan berdampak pada janji-janji semu calon kepala daerah,” tegasnya.
Kemudian, Pemkab Bangkalan juga diminta untuk memfilterisasi informasi hoaks. Serta meningkatkan layanan pengaduan masyarakat.
Sehingga, segala informasi dari masyarakat bisa mendapat respons pemkab.
Pesan terakhir, yakni reformasi birokrasi dan penyederhanaan OPD di lingkungan Pemkab Bangkalan.
Amanat tersebut diperintahkan untuk bisa tuntas di triwulan ketiga. Sedangkan saat ini tahapan yang dilakukan yaitu menyusun peraturan bupati (perbup).
”Semua masukan akan kami tuntaskan di triwulan ketiga,” katanya. (jup)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Berta SL Danafia