Proyeksi belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 mencapai Rp 451 miliar. Proyeksi anggaran itu menjadi terbesar kedua setelah bidang pendidikan yang mencapai 624 miliar.
KEBUTUHAN anggaran untuk bidang kesehatan di nota keuangan RAPBD 2022 mencapai Rp 451.939.229.909. Anggaran jumbo tersebut juga diproyeksikan untuk 22 puskesmas.
Kepala Dinkes Bangkalan Sudiyo mengutarakan, ada beberapa program yang menjadi prioritas tahun depan. Pertama, pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Salah satu kegiatan dari program itu berupa pembangunan rumah sakit. ”Kita fokus mendirikan rumah sakit,” terangnya kemarin (9/11).
Anggaran yang diproyeksikan untuk pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Blega yaitu Rp 30 miliar. Anggaran itu sudah termasuk biaya konsultan perencanaan dan pengawasan. ”Kalau fisiknya sekitar 28 miliar,” tutur pria berkacamata itu.
Pria yang akrab disapa Yoyok itu menambahkan, anggaran untuk pembangunan rumah sakit tipe D tersebut berasal dari dana pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur. Rencana pembanguann ditargetkan tahun depan. Rumah sakit itu akan menjadi penunjang pelayanan kesehatan di Kota Salak. ”Luas lahannya satu hektare,” imbuhnya.
Meski proses pembangunan akan dilakukan tahun depan, dinkes belum berpikir ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Jika progresnya sudah mencapai 70–80 persen, dinkes baru akan melakukan perekrutan.
Program prioritas lain, sambung Yoyok, masalah jaminan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu. Program itu menjadi prioritas Bupati Abdul Latif Amin Imron dalam rangka mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat prasejahtera. ”Anggarannya Rp 16 miliar untuk tahun depan,” imbuhnya.
Selain itu, program prioritas dinkes pada tahun anggaran 2022 yaitu pengentasan stunting. Program tersebut juga menjadi prioritas pemerintah pusat dan pemerintah porvinsi. Dengan demikian, Pemkab Bangkalan perlu menangani secara serius.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Achmad Hariyanto mengutarakan, prinsipnya, legislatif mendukung rencana pembangunan yang dilakukan dinkes. Namun, dia meminta pengelolaan rumah sakit baru itu dimaksimalkan.
Apalagi, anggaran yang digunakan untuk pembangunan rumah sakit tipe D tersebut mencapai puluhan miliar dengan status pinjaman. ”Kami meminta, mutu pelayanan harus bagus. Nakesnya diperhatikan dan masyarakat terlayani dengan baik,” tandas politikus PKB tersebut.
Editor : Abdul Basri