SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Proyek pembangunan gedung aglomerasi pabrik hasil tembakau (APHT) di Sumenep bakal terus berlanjut.
Sebab, Pemkab Sumenep tahun ini kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar.
Sumber anggaran senilai miliaran itu berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2026.
Proyek tersebut melekat di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep.
Kepala DKUPP Sumenep Moh. Ramli menuturkan, anggaran miliaran itu sebenarnya belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan.
Baik dalam hal pembangunan fisik maupun belanja peralatan sarana dan prasarana (sarpras).
Meski begitu, pemerintah komitmen melanjutkan pembangunan secara bertahap.
”Sebagian anggaran yang tersedia tahun ini akan dipakai untuk membangun satu unit gudang produksi rokok. Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun gudang sekitar Rp1,5 miliar,” terangnya.
Saat ini, kata Ramli, gudang tempat produksi rokok di kawasan APHT Sumenep sudah tersedia sebanyak empat unit. Semua gudang tersebut telah ditempati 12 perusahaan rokok.
Ditambahkan, anggaran sebesar Rp 3,5 miliar itu akan digunakan untuk belanja peralatan.
Misalnya brankas, mebel, AC, dan berbagai peralatan pendukung lainnya. ”Termasuk digunakan untuk pengawasan dan sosialisasi,” imbuhnya.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep Masdawi menyampaikan, legislatif akan mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan gedung APHT tersebut.
”Sebab, proyek tersebut telah memakan anggaran sangat besar,” ingatnya.
Dijelaskan, sejak awal, uang negara yang dihabiskan untuk proyek tersebut sudah mencapai sebesar Rp 24,9 miliar.
Perinciannya, pada 2021 sebesar Rp9,7 miliar, tahun 2022 sebesar Rp 2 miliar, dan pada 2023 sebesar Rp3,4 miliar.
Kemudian, anggaran yang dialokasikan pada 2024 sebesar Rp1,9 miliar, tahun 2025 sebesar Rp 4,4 miliar, dan tahun 2026 sebesar Rp 3,5 miliar.
”Proyek pembangunan gedung APHT jangan sampai jadi proyek gagal,” tegasnya.
Masdawi minta organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksana proyek tersebut untuk rutin melaporkan setiap progres secara transparan.
”Sekarang kan sudah mulai dioperasikan dan berproduksi, itu harus jelas laporannya,” tandasnya. (tif/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti