SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memperkuat kualitas regulasi daerah.
Melalui Bagian Hukum Setkab, Pemkab Sumenep menerbitkan Surat Edaran Nomor 39 Tahun 2026 tentang Penguatan Pembinaan Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Langkah ini diambil untuk memastikan setiap regulasi yang lahir benar-benar berkualitas, tertib, dan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.
Kabag Hukum Setkab Sumenep Bambang Suyitno menegaskan, kebijakan ini untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah, memastikan kesesuaian materi muatan dengan kewenangan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan, serta mewujudkan proses pembentukan regulasi yang tertib, efektif, transparan, dan akuntabel,” jelas Bambang.
Bambang menambahkan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) pemrakarsa wajib menyampaikan usulan judul rancangan perda maupun perbup kepada bupati melalui sekretaris daerah, lengkap dengan penjelasan tertulis mengenai pokok pikiran, materi muatan, dan urgensi pembentukan regulasi.
Bagian Hukum bersama OPD pemrakarsa akan melakukan pencermatan terhadap rancangan perda dan perbup.
Hasilnya harus ditandatangani bersama oleh Kepala Bagian Hukum dan kepala OPD pemrakarsa.
Bambang mewajibkan konsultasi substantif sebelum rancangan diajukan lebih jauh. Setiap rancangan produk hukum daerah juga wajib melalui tahapan fasilitasi oleh Pemprov Jawa Timur.
”Pembentukan produk hukum daerah diharapkan semakin terarah dan sesuai dengan ketentuan, sekaligus meminimalkan potensi permasalahan dalam proses penyusunan hingga penetapan regulasi daerah,” tegasnya. (*/luq)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
