KALIANGET, RadarMadura.id – PT Garam (Persero) rutin membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) atas seluruh aset perusahaan di Kabupaten Sumenep. Setiap tahun, perusahaan pelat merah tersebut menyetor Rp 1,082 miliar ke kas daerah.
Namun, badan usaha milik negara (BUMD) itu tidak terbuka mengenai perincian aset yang masih produktif maupun yang tidak dimanfaatkan. Padahal, lahan dan bangunan yang tidak produktif tersebut berpotensi memberikan nilai tambah jika dikelola dengan baik.
Terlebih, perusahaan tetap menanggung kewajiban PBB setiap tahun atas seluruh aset yang dimiliki. Sebab, kewajiban pajak itu tetap melekat pada seluruh aset perusahaan, termasuk lahan yang tidak digarap dan bangunan yang terbengkalai.
Manager Humas PT Garam Wawan Wahyu Dianto membenarkan bahwa perusahaan rutin membayar PBB setiap tahun. Pembayaran mencakup keseluruhan aset milik perusahaan, baik yang masih digunakan untuk kegiatan usaha maupun yang tidak produktif.
”Iya, saya memang bayar setiap tahun,” katanya.
Ditanya mengenai rincian aset produktif dan tidak produktif, Wawan belum memberikan penjelasan. Dia mengaku perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan bagian yang menangani pengelolaan aset perusahaan. ”Masih akan dikoordinasikan dengan bagian aset,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Sumenep Akhmad Sugiharto mengatakan, setiap tahun PT Garam memang rutin membayar PBB. Pembayaran PBB menjadi salah satu kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Besaran pajak itu mencakup seluruh aset perusahaan, termasuk lahan yang tidak lagi digunakan untuk kegiatan produksi maupun bangunan yang sudah tidak difungsikan. ”PT Garam membayar pajak tahunan sebesar Rp 1,82 miliar yang masuk ke pendapatan asli daerah,” katanya. (iqb/bil)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
