Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Komitmen Kawal Aspirasi Rakyat

H
FOKUS: Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin (dua dari kiri) saat memimpin rapat paripurna di kantor DPRD Sumenep, Selasa (31/3). (MOH. LATIF/JPRM)
FOKUS: Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin (dua dari kiri) saat memimpin rapat paripurna di kantor DPRD Sumenep, Selasa (31/3). (MOH. LATIF/JPRM)

Advertisement

SUMENEP, RadarMadura.id – DPRD Sumenep menegaskan komitmennya untuk menjadikan aspirasi masyarakat sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah tahun 2026.

Hal itu usai legislatif melakukan serap aspirasi di daerah pemilihannya masing-masing.

Berbagai isu strategis mencuat, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi lokal.

Advertisement

Hal itu disampaikan anggota DPRD dalam rapat paripurna penyampaikan laporan hasil reses II tahun 2026 beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun oleh anggota legislatif akan menjadi pijakan strategis dalam perumusan program pembangunan daerah.

Advertisement

Dia menyampaikan bahwa DPRD akan mengawal agar setiap masukan dari masyarakat dapat terakomodasi dalam kebijakan yang konkret dan tepat sasaran.

”Seluruh aspirasi masyarakat akan kami dorong menjadi dasar dalam kebijakan dan penganggaran, mencakup infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian,” tegasnya.

Dia menegaskan, hasil laporan dari tujuh fraksi menunjukkan adanya kesamaan prioritas yang disuarakan masyarakat.

Menurutnya, kebutuhan inftrastruktur dasar seperti perbaikan jalan dan peningkatan akses layanan publik masih menjadi perhatian utama, terutama bagi wilayah kepulauan.

Selain itu, masyarakat juga menaruh harapan besar terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tes Urine Bakal Jadi Syarat Calon Kades, DPMD Sumenep Siapkan Kebijakan untuk Pilkades 2027 dan 2029

Tes Urine Bakal Jadi Syarat Calon Kades, DPMD Sumenep Siapkan Kebijakan untuk Pilkades 2027 dan 2029

Kepala DPMD Sumenep Achmad Dzulkarnain mengatakan, penangkapan dua Kades tersebut menjadi preseden buruk bagi pemerintahan desa.

Pembiayaan Haji Harus Proporsional, Dewan  Soroti Setoran Jemaah dan Nilai Manfaat

Pembiayaan Haji Harus Proporsional, Dewan  Soroti Setoran Jemaah dan Nilai Manfaat

Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari menegaskan, kebijakan biaya haji harus berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Pemkab Sumenep Selaraskan Pembangunan dengan Agenda Nasional,  Program Pemerintah Pusat Didorong untuk Menjangkau Pelosok Desa

Pemkab Sumenep Selaraskan Pembangunan dengan Agenda Nasional, Program Pemerintah Pusat Didorong untuk Menjangkau Pelosok Desa

pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten tetap searah dengan agenda nasional.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer