SUMENEP, RadarMadura.id – Ramainya isu pemutusan kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mulai direspons Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.
Hingga kini, pemkab masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan.
Kepala BKPSDM Sumenep Benny Irawan mengaku, informasi terkait rencana pemutusan kontrak PPPK, baik paro waktu maupun penuh waktu, baru sebatas isu yang beredar di media.
"Memang ada informasi seperti itu, tapi kami belum membahas secara khusus," ujarnya.
Menurut Benny, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat maupun daerah terkait pemutusan kontrak PPPK.
Seluruh kebijakan kepegawaian, kata dia, tetap harus mengacu pada regulasi pusat.
Isu tersebut mencuat seiring adanya pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai 2027.
Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Benny menegaskan, implementasi kebijakan itu tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan kajian matang serta tahapan yang jelas agar tidak berdampak pada pelayanan publik.
"Kami masih menunggu aturan turunan dan juknis dari pusat agar langkah yang diambil tidak bertentangan dengan regulasi," katanya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
