Program Prioritas Dongkrak IPM dan Ekonomi:  Pelayanan Publik Makin Efektif, Profesional, dan Responsif

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep Arif Firmanto menyampaikan, prioritas pembangunan daerah memiliki fokus tertentu tiap tahun.

Tahun ini tema pembangunan yang diusung ialah Menguatkan Stabilitas Sosial Ekonomi, Pemerataan Layanan Infrastruktur Dasar, dan Kebutuhan Dasar Unggul.

Tujuh program prioritas pembangunan yang dioptimalkan selama 2025. Perinciannya, pemantapan nilai tambah komoditas unggulan dana daya saing pariwisata, industri kecil menengah (IKM) serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kemudian, pemerataan infrastruktur publik dan pelayananan dasar dengan memperhatikan aspek daya dukung lingkungan.

Selanjutnya, pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan berkarakter serta layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau, pemantapan kompetensi tenaga kerja yang menyesuaikan kebutuhan pasar.

Selain itu, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta penguatan penanganan masalah sosial.
Pemkab Sumenep juga memprioritaskan program pemantapan aksebilitas kepulauan dan daratan. ”Yang terakhir adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berbasis digital,” jelasnya.

Tujuh program prioritas itu dinilai mampu memberikan dampak positif pada masyarakat. Salah satunya dari sisi indeks pembangunan manusia (IPM), tahun 2025 berada di angka 70,54, sementara 2024 berada di angka 69,78. Data itu menunjukkan rata-rata penduduk Sumenep makin banyak yang berpendidikan.

Ditinjau dari aspek kesehatan juga positif. Rata-rata penduduk Sumenep diperkirakan mampu bertahan hidup hingga usia 73–74 tahun.

Sementara pada aspek daya beli, menunjukkan jumlah barang dan jasa yang bisa dibeli oleh tiap penduduk per bulan mencapai Rp 885,9 ribu. ”Ini membuktikan keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” jelas Arif.

Selain itu, persentase penduduk miskin berhasil ditekan dari 20,51 persen pada 2021 menjadi 17,02 persen pada 2025, dengan pengurangan sekitar 7.940 jiwa.

Meski demikian, pemerintah daerah menilai upaya pengentasan kemiskinan tetap perlu dimaksimalkan karena jumlah penduduk miskin secara absolut masih tergolong tinggi.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami penurunan dari 2,31 persen pada 2021 menjadi 1,64 persen pada 2025.

Penurunan ini ditopang oleh peningkatan kesempatan kerja di sektor pertanian, perikanan, dan industri manufaktur, serta berbagai pelatihan berbasis kompetensi dan pembinaan hubungan industrial yang dilakukan Pemkab Sumenep.

Pertumbuhan ekonomi Sumenep turut menunjukkan perkembangan menggembirakan, dengan capaian 3,77 persen pada 2024 dan meningkat menjadi 5,85 persen hingga Triwulan III 2025.

Pertumbuhan ini didorong oleh pengembangan potensi wisata bahari, budaya, dan religi yang berkontribusi pada sektor jasa, perdagangan, dan usaha masyarakat.

Dampak positif pembangunan juga tercermin pada membaiknya pemerataan pendapatan dan kualitas pelayanan publik. Rasio gini berhasil ditekan menjadi 0,221 pada 2025, sementara indeks reformasi birokrasi dan indeks kepuasan masyarakat menunjukkan peningkatan yang mencapai angka 89.59.

”Data itu menandakan pelayanan publik yang semakin efektif, profesional, dan responsif,” tandasnya. (tif/luq)