Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Aliansi Mahasiswa Sumenep Tolak Wacana Pilkada Tidak Langsung

H
MENYUARAKAN: Sejumlah mahasiswa saat melakukan aksi di depan kantor PPP di Jalan Jokotole, Desa Gedungan, Batuan, Sumenep, kemarin. Setelah PAN dan Nasdem, mahasiswa geruduk PPP, PBB, dan PDIP.
MENYUARAKAN: Sejumlah mahasiswa saat melakukan aksi di depan kantor PPP di Jalan Jokotole, Desa Gedungan, Batuan, Sumenep, kemarin. Setelah PAN dan Nasdem, mahasiswa geruduk PPP, PBB, dan PDIP.

SUMENEP, RadarMadura.id – Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) kembali menggelar aksi demonstrasi menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung.


Advertisement

Kali ini, massa aksi mendatangi kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan PDI Perjuangan di Kabupaten Sumenep.

Aksi tersebut dilakukan secara maraton dengan menyasar kantor partai politik di Sumenep.

Sebelumnya, AMS telah melakukan demonstrasi di kantor DPRD Sumenep serta kantor DPC PKB, Golkar, PAN, dan Nasdem.

Advertisement

Koordinator aksi Abd. Halim menegaskan, jika pilkada tidak langsung disahkan oleh pemerintah pusat, hal itu menandakan bangkitnya kembali praktik Orde Baru yang telah ditumbangkan oleh masyarakat melalui reformasi.

”Jika dilanjutkan, pilkada tidak langsung merupakan pengkhianatan terhadap reformasi,” tegasnya.

Menurut Halim, alasan pemerintah yang menyoroti mahalnya biaya politik dan maraknya politik uang seharusnya disikapi dengan evaluasi sistem. Bukan dengan mengebiri hak dan kedaulatan rakyat.

Advertisement

Dia menegaskan, aksi tersebut dilakukan agar partai politik di Sumenep menyampaikan rekomendasi penolakan pilkada tidak langsung kepada pengurus pusat masing-masing.

”Partai seharusnya mendorong penguatan pendidikan politik, pengawasan pemilu, dan penegakan hukum sebagai solusi utama persoalan pilkada, bukan justru membatasi hak politik warga negara,” pintanya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mengaku kecewa terhadap PDI Perjuangan karena tidak menemui massa aksi.

”PDIP tidak berani menemui kami. Ini membuktikan PDIP hanya mengambil eksistensi dalam menolak wacana pilkada tidak langsung, dan tidak benar-benar berpihak pada rakyat untuk menjaga kedaulatan tetap di tangan rakyat,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Sumenep Ali Fikri yang menemui massa aksi menyatakan akan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan partai di tingkat pusat. Sebab, kewenangan terkait kebijakan tersebut berada di pengurus pusat.

”Kedaulatan rakyat harus tetap di tangan rakyat. Kami setuju dengan tuntutan mahasiswa,” katanya.

Pernyataan serupa disampaikan Ketua DPC PBB Sumenep Badrul Aini. Dia menyatakan siap menerima dan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan partai di tingkat struktural pusat.

”Terkait wacana pilkada tidak langsung, kami selalu mendukung aspirasi rakyat dan mahasiswa,” pungkasnya. (tif/han)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Sumenep Siap Kaji Aspirasi Pembentukan Raperda LGBT

DPRD Sumenep Siap Kaji Aspirasi Pembentukan Raperda LGBT

Jimmy Kurniawan, mahasiswa yang tergabung dalam Space of Justice mengatakan, dorongan penyusunan regulasi lebih diarahkan pada upaya pencegahan, terutama terhadap pengaruh konten di media sosial.

Tuding Pengadilan Tebang Pilih Eksekusi Perkara,  PN Sumenep Klaim Menjalankan Tugas Sesuai Prosedur

Tuding Pengadilan Tebang Pilih Eksekusi Perkara, PN Sumenep Klaim Menjalankan Tugas Sesuai Prosedur

Aspirasi meminta ketua PN Sumenep segera melakukan evaluasi internal dan membuka transparansi daftar perkara yang siap eksekusi. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer