Membaca Adalah Kelaparan dan Kehausan

PERPUSTAKAAN sebagai jantung pendidikan, katanya. Begitulah orang-orang yang pegang mikrofon selalu melantangkan suaranya pada acara Peresmian Perpusda Sampang dan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat, Kamis (23/11).

Acara tersebut dihadiri Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia Bapak Muhammad Syarif Bando, didampingi Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Abdullah Hidayat. Tak hanya itu, Ibu Dewi Kartika Sari selaku kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Baca, beserta tim perpustakaan nasional juga mendampingi. Dan, masih banyak pustakawan-pustakawan lainnya yang turut serta hadir dalam acara peresmian ini.

Peresmian Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Sampang diawali dengan santunan anak yatim, dilanjut dengan pengguntingan rangkaian melati sebagai simbol peresmian pembukaan gedung baru, penandatanganan prasasti. Selanjutnya, kedatangan kepala perpusnas disambut dengan tari daerah dengan judul Malathe Sato’or bersama Sanggar Tari Potre serta acara menarik lainnya, dan diakhiri dengan talkshow ”Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat”.

Talkshow dengan tiga narasumber itu dipandu oleh Bapak Prastomo Suhendra, dosen sekaligus kepala UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Madura (Poltera) sebagai moderator. Iriani Ismail, salah satu narasumber bercerita tentang keprihatinan sebuah lembaga, tempat anaknya sekolah. Ada perpustakaan, tapi tak ada petugasnya, bahkan di jam efektif. Masalah lainnya ketika dikonfirmasi kepada anaknya, kenapa tidak ke perpustakaan? Karena koleksi perpustakaan sekolah hanya menyediakan buku paket, jawabnya.

Seusai tiga narasumber memberikan materi, moderator memberi waktu untuk sesi tanya jawab. Satu pertanyaan perihal ”Siapa yang harus disalahkan ketika ditemukan salah satu siswa yang tidak bisa baca? Pertanyaan kedua, disampaikan oleh penggerak literasi di sebuah desa, nama perpustakaannya ”Parjhughâ”, yang menurut pernyataannya, bahwa tempat perpustakaannya itu numpang di rumah warga yang penghuninya ada di luar negeri (Arab Saudi) yang akan datang beberapa hari lagi. Mau dibawa ke mana nasib perpustakaan Parjhughâ ini?

Pertanyaan terakhir, disampaikan oleh budayawan Sampang, pensiunan guru, yang menurut pernyataannya, bahwa di sekolahnya ada perpustakaan yang sudah tak layak huni. Lalu, dia ajukan kepada pemerintah terkait untuk mendapatkan bantuan. Ditolak. Karena menurut regulasi, proposal dapat diterima kalau jumlah siswanya melebihi 100. Apa yang 90 atau 80 ini bukan manusia yang juga berhak untuk pintar?

Dari tiga narasumber, tak ada jawaban yang memuaskan tiga penanya. Tak ada solusi dalam menyikapi setiap pertanyaan tersebut. Sekadar bicara teknis saja.

Kemudian, klaim literasi masyarakat Indonesia sangat rendah. Saya ragu dengan penelitian itu, kata Bapak Melkion Donald. Saya cari dari berbagai sumber, penjelasan lengkap tentang hasil penelitian itu, di Goggle, bolak-balik saya cari tidak ada. Saya ingin tahu, indikatornya apa, bahwa tingkat minat kegemaran membaca masyarakat Indonesia 0.001. Karena perpustakaan nasional RI sendiri setiap tahun mengadakan kajian tentang tingkat kegemaran membaca, dan indeks pembangunan literasi masyarakat. Dan, hasil kajian Perpusnas RI. Tingkat kegemaran membaca Jawa Timur, itu 68 nilainya. Itu masuk kategori tinggi. Lanjut Bapak Melki, menjelaskan.

Saya pikir, Bapak Melki perlu nyamar jadi penjual buku. Keliling perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dan pondok pesantren. Hasil penelitiannya pasti akan berbeda. Bahkan, akan lebih akurat ketimbang berdasarkan angket. Pengalaman saya sebagai penjual buku, 2 hari saya di perguruan tinggi, yang melirik saja hanya beberapa, apa lagi yang beli. Kalaupun ada, beli buku keperluan skripsi.

Lain halnya di pesantren, minat bacanya lebih tinggi. Tapi masalahnya, harga buku yang tidak murah menjadi problem. Pejabat pemerintah menyuarakan gemar membaca dari instansi ke instansi lain. Mengadakan talkshow, seminar, dan workshop. Sempatkan mereka mengoreksi, masalah ketidakgemaran membaca itu apa? Kalau perpus adalah jantung pendidikan, membaca seharusnya menjadi kebutuhan, seperti nasi, lauk-pauk, dan lain sebagainya.

Capres-cawapres 2024 mentok bicara tentang kesejahteraan rakyat secara finansial, infrastruktur, dan kesehatan jasmani. Tidak tentang kecerdasan berpikir.

Perut butuh asupan bergizi agar tetap sehat dan bisa beraktivitas. Begitu juga otak atau juga bisa disebut pikiran butuh asupan bergizi agar tetap bisa berpikir baik. Maka, terjadilah penyimpangan kerja, sebab yang orang-orang rawat isi perutnya bukan isi otaknya.

Kepada pejabat pemerintah terkait, sesekali dibicarakan untuk menghargai penulis dengan baik, dan menyubsidi harga buku. Artinya, penulis tetap sejahtera, dan harga buku terjangkau. Terjangkau bagi orang-orang menengah ke bawah. Sebab, yang miskin juga rakyat Indonesia, dan juga ingin pintar.

Apakah ketika harga buku mahal, percetakan yang perlu dikoreksi? Tidak. Perusahaan percetakan sudah sewajarnya. Sebab, biaya produksi dan perizinan memang mahal. Solusinya? Coba dibicarakan, bagaimana caranya percetakan atau penjual buku tetap untung, penulis sejahtera, dan orang-orang, khususnya pemuda yang menganggap buku itu seperti es degan, es teh, bakso, mi ayam, dll. Yang mereka anggap bahwa membaca itu adalah sebuah kelaparan dan kehausan. (*)

*) Warga Sampang

Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News