Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mayoritas SPPG di Kabupaten Sampang Tak Dilengkapi SLHS

A
Penulis: Amin Basiri❯

BANGUNAN: Pengendara motor melintas di depan gedung SPPG Jalan Raya Syamsul Arifin, Minggu (1/2).
BANGUNAN: Pengendara motor melintas di depan gedung SPPG Jalan Raya Syamsul Arifin, Minggu (1/2).


Advertisement

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Keberadaan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kota Bahari terus bertambah. Namun, legalitas higienitas dapur melalui sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) belum sepenuhnya terpenuhi.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Sampang Samsul Hidayat mengungkapkan, jumlah SPPG yang beroperasi saat ini mencapai 130 unit. Sayangnya, dari jumlah tersebut, belum semuanya mengantongi SLHS.

”Total SPPG di Sampang sebanyak 130. Namun, yang sudah diterbitkan SLHS baru 75 SPPG,” ujarnya.

Advertisement

Dia menjelaskan, minat pengajuan sebenarnya cukup tinggi. Dari total SPPG, sebanyak 97 unit telah mengajukan permohonan penerbitan SLHS. Hanya, proses verifikasi dan pemenuhan persyaratan berjalan bertahap.

”Yang sudah mengikuti pelatihan penjamah makanan sebanyak 94 SPPG. Ini menjadi salah satu syarat utama sebelum SLHS diterbitkan,” jelasnya.

Menurut Samsul, mekanisme pengurusan SLHS relatif mudah. Pengelola SPPG cukup mengajukan permohonan ke dinkes, kemudian mengikuti pelatihan penjamah makanan serta memenuhi standar kelayakan sanitasi. Setelah seluruh tahapan terpenuhi, barulah sertifikat diterbitkan.

Advertisement

Dia menegaskan, SLHS menjadi aspek krusial dalam operasional SPPG. Sertifikat tersebut menjadi jaminan bahwa makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG) layak konsumsi dan aman bagi penerima manfaat, khususnya peserta didik.

”SLHS ini menyangkut kualitas dan keamanan MBG. Jadi wajib dimiliki,” tegasnya.

Pemerintah pusat, lanjut dia, juga telah mewajibkan seluruh SPPG memiliki SLHS. Karena itu, pihaknya mendorong pengelola yang belum mengajukan untuk segera mematuhi ketentuan tersebut.

”Kami harap semua SPPG segera mengurus agar kualitas MBG benar-benar terjamin,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala SPPG 001 Taddan Yayasan Sakera Muda Pangan Nurita Sari mengaku, pihaknya telah mengajukan penerbitan SLHS. Bahkan, proses audit telah rampung dan kini tinggal menunggu hasil akhir.

”Kami sudah mengajukan dan sudah diaudit. Sekarang tinggal menunggu diterbitkan,” katanya.

Dia menilai, keberadaan SLHS sangat penting untuk memastikan dapur tetap higienis dan sesuai standar kesehatan. Dengan begitu, makanan yang diproduksi benar-benar aman dikonsumsi.

”Kalau SLHS sudah terbit, maka higienitas dapur dan kualitas MBG lebih terjamin,” tandasnya. (bai/han)

Advertisement
Editor : Amin Bashiri
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sejumlah Dapur Di-Suspend karena Masalah SLHS

Sejumlah Dapur Di-Suspend karena Masalah SLHS

Ketua Satgas MBG Bangkalan Bambang Budi Mustika membenarkan adanya dapur SPPG yang di-suspend, tapi jumlah pastinya belum bisa kami sampaikan karena portal belum bisa diakses.

Puluhan SPPG di Bangkalan Belum Urus Sertifikat Halal

Puluhan SPPG di Bangkalan Belum Urus Sertifikat Halal

Ketua Satgas MBG Bangkalan Bambang Budi Mustika mengatakan, meski kepemilikan sertifikat halal bersifat wajib, selama ini tidak ada sanksi tegas, tidak ada dapur yang di-suspend karena tidak memiliki sertifikat halal.

Belasan Dapur SPPG di Kabupaten Bangkalan Ajukan Pembukaan Kembali

Belasan Dapur SPPG di Kabupaten Bangkalan Ajukan Pembukaan Kembali

Ketua Satgas Makan Bergizi (MBG) Bangkalan Bambang Budi Mustika mengatakan, suspend itu hanya kekeliruan BGN karena dapur di Bangkalan itu sudah mengantongi SLHS semua.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer