Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Warga Minta Normalisasi Sungai Menyeluruh, Meminimalisasi Dampak Luapan

H
BANJIR: Pengendara motor berhati-hati saat melintasi genangan air di Jalan Raya Jrengik, Sampang, Rabu (19/11). (AYU LATIFAH/JPRM)
BANJIR: Pengendara motor berhati-hati saat melintasi genangan air di Jalan Raya Jrengik, Sampang, Rabu (19/11). (AYU LATIFAH/JPRM)

SAMPANG, RadarMadura.id – Banjir yang menggenangi ruas jalan nasional di Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, bersifat tahunan. Saat musim hujan tiba, poros utama tersebut selalu terendam banjir. Bahkan, luapan sungai juga menggenangi permukiman warga.


Advertisement

Iftitahul Elmy, warga Desa Margantoko, Kecamatan Jrengik, menyatakan, banjir di daerahnya terjadi setiap tahun. Desanya menjadi salah satu wilayah yang terdampak banjir saat sungai meluap.

Berdasarkan data badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), terdapat 85 kepala keluarga (KK) di Desa Margantoko yang tergenang, Rabu (19/11). Pihaknya meminta pemerintah responsif dalam mengatasi masalah banjir di wilayah Kecamatan Jrengik.

”Perlu ada kejelasan, mengapa setiap tahun wilayah Jrengik selalu terjadi banjir,” ujarnya Kamis (20/11).

Advertisement

Dia menilai pemerintah semestinya dapat mencari solusi jangka panjang dengan melakukan observasi di lapangan. Sedangkan selama ini normalisasi Sungai Panyiburan tidak menyeluruh.

Aliran Sungai Panyiburan melewati tiga desa. Yakni Desa Margantoko, Desa Taman, dan Desa Majangan. Pihaknya berharap pengerukan sungai yang dilakukan pemerintah harus mampu melewati tiga desa tersebut.

Sehingga, dampak luapan sungai saat hujan deras mengguyur dapat diminimalkan. ”Kami meminta pemerintah melanjutkan proyek pengerukan sungai hingga ke Desa Penyepen. Sehingga, tidak terjadi banjir kembali,” ungkapnya.

Advertisement

Kabid Pengelolaan Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sampang  Indah Sri Wahyuni menyatakan, pengelolaan sungai menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun, pemerintah kabupaten (pemkab) rutin berkoordinasi dengan pemprov.

”Kami selalu intens berkomunikasi dengan pihak UPT PSDA (Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air) terkait pemeliharaan sungai ini,” ujarnya.

MELUAP: Warga duduk memperhatikan rumahnya yang tergenang banjir di Desa/Kecamatan Jrengik, Sampang, Rabu (19/11). (AYU LATIFAH/JPRM)
MELUAP: Warga duduk memperhatikan rumahnya yang tergenang banjir di Desa/Kecamatan Jrengik, Sampang, Rabu (19/11). (AYU LATIFAH/JPRM)

Staf Seksi Operasi UPT Pengolahan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Madura Agil Priyanto menyatakan, banjir di Sungai Panyiburan disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi. Sementara laut sedang pasang.

Meskipun demikian, dirinya tidak memungkiri daya tampung Sungai Panyiburan rendah. ”Sedimentasi pada saluran adalah salah satu permasalahannya,” katanya.

Pemerintah provinsi telah melakukan normalissasi tahun lalu di Sungai Panyiburan. Kini dilanjutkan kembali dengan menurunkan alat berat untuk pengerukan sungai di Desa Margantoko dan Desa Majangan.

”Untuk Desa Taman dan Panyepen masuk sasaran juga. Tapi, kami prioritaskan Sungai Panyiburan di Desa Margantoko dan Majangan yang dampak banjirnya lebih luas,” pungkasnya. (ay/jup)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Minta Pemerintah Sediakan Ruang Pengaduan, KNPI Ingatkan Tak Tutup Mata soal Tambang Ilegal

Minta Pemerintah Sediakan Ruang Pengaduan, KNPI Ingatkan Tak Tutup Mata soal Tambang Ilegal

Nur Faisal mengatakan, pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Perlindungan terhadap pelapor dan keterbukaan informasi aktivitas pertambangan juga harus diperhatikan.

Pemkab Brebes Belajar Pelestarian Budaya ke Sumenep,  Tertarik Terapkan Bahasa Daerah di Lingkungan Sekolah

Pemkab Brebes Belajar Pelestarian Budaya ke Sumenep, Tertarik Terapkan Bahasa Daerah di Lingkungan Sekolah

Rombongan Pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, diterima Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim di rumah dinas bupati.

Komisi C DPRD Bangkalan Pantau Normalisasi Sungai

Komisi C DPRD Bangkalan Pantau Normalisasi Sungai

Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Reza Teguh Wibowo menilai normalisasi sungai menjadi salah satu langkah awal untuk menjawab keluhan banjir yang selama ini dirasakan warga perkotaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer