Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DBHCHT Susut Puluhan Miliar, Pemkab Sampang Hapus Banyak Program

H
KESEJAHTERAAN: Ketua TP PPK Sampang Selviana Slamet Junaidi (kanan) menyalurkan santunan anak yatim di Pendopo Trunojoyo, Kamis (25/9). (DOKUMEN JPRM)
KESEJAHTERAAN: Ketua TP PPK Sampang Selviana Slamet Junaidi (kanan) menyalurkan santunan anak yatim di Pendopo Trunojoyo, Kamis (25/9). (DOKUMEN JPRM)

SAMPANG, RadarMadura.id – Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 untuk Kabupaten Sampang merosot drastis. Nilainya mencapai Rp 20,2 miliar.


Advertisement

Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkab Sampang Abdi Barri Salam menyatakan, pemangkasan DBHCHT terjadi di semua daerah. Sedangkan untuk Kabupaten Sampang berkurang 40 persen di bandingkan tahun anggaran 2025.

”Sementara pemangkasan di kabupaten lain (di Madura) sampai 50 persen,” ujarnya.

Pemangkasan dana transfer tersebut diketahui setelah pagu indikatif DBHCHT 2026 keluar. Kabupaten Sampang hanya mendapat alokasi DBHCHT Rp 25,4 miliar. Sedangkan tahun ini Rp 45,6 miliar yang dikucurkan ke tujuh organisasi perangkat daerah (OPD).

Advertisement

”Untuk pelaksanaannya tetap kami merujuk pada PMK 72/2024. Yakni, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum,” tambahnya.

Pemangkasan DBHCHT membuat Pemkab Sampang harus mencoret beberapa program. Antara lain, bantuan langsung tunai kepada anak yatim, serta menghapus program pembinaan industri yang melekat di Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskopindag) Sampang.

”Termasuk berdampak pada program yang lain di dinas yang volume kegiatannya berkurang atau ditiadakan. Intinya, yang prioritas harus didahulukan,” ujarnya.

Advertisement

Dampak pengurangan DBHCHT juga berimbas pada program di bidang kesehatan. Khususnya masalah pembayaran premi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dibayar pemkab.

”Paling kerasa itu di bidang kesehatan, misalnya yang di-cover dalam 12 bulan sekian orang jadi berkurang,” jelasnya.

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes KB Sampang Nurul Sarifah mengakui pengurangan DBHCHT berdampak pada bidang kesehatan. Sebab, selama ini DBHCHT digunakan untuk membayar premi peserta JKN yang tidak di-cover pemerintah pusat.

”Tentu akan kami pilah yang masuk prioritas, berbeda dengan tahun ini yang semua masyarakat ter-cover. Cuma kami upayakan bisa ter-cover dari sumber APBD,” janjinya. (ay/jup)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Sumenep Monev DBHCHT,  Libatkan Lintas Instansi

Pemkab Sumenep Monev DBHCHT,  Libatkan Lintas Instansi

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep Salamet Supriyadi mengatakan, pelaksanaan monev masih dalam tahap pembahasan

Belasan Proyek Jalan DBHCHT Masih Pemilihan Rekanan

Belasan Proyek Jalan DBHCHT Masih Pemilihan Rekanan

 Kabid Bina Marga Dinas PUPR Pamekasan Tri Gunawan menyatakan, DBHCHT yang digelontorkan untuk peningkatan infrastruktur jalan mencapai Rp 6 miliar. Dana transfer tersebut dipecah menjadi 12 paket proyek.

Serapan DBHCHT di Sumenep Baru 32,99 Persen, Bagian Perekonomian Berdalih Perubahan Nomenklatur

Serapan DBHCHT di Sumenep Baru 32,99 Persen, Bagian Perekonomian Berdalih Perubahan Nomenklatur

Plt Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep Moh. Helmi mengatakan, rendahnya serapan tersebut dipengaruhi perubahan nomenklatur program dan kegiata

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer