SUMENEP, RadarMadura.id – Pemkab Sumenep bakal melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026. Tujuaanya, memastikan dana yang disalurkan ke organisasi perangkat daerah (OPD) terealisasi sesuai peruntukan dan memberikan manfaat maksimal.
Tercatat ada delapan OPD yang menerima program DBHCHT 2026. Yakni dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP), dinas koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan (diskop UKM perindag), dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (dinkes P2KB), serta dinas tenaga kerja (disnaker).
Selanjutnya, dinas komunikasi dan informatika (diskominfo), satpol PP, RSUD dr. H. Moh. Anwar, dan dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dinsos P3A) juga menjadi penerima program DBHCHT. Evaluasi nantinya tidak hanya dilakukan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setkab Sumenep.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep Salamet Supriyadi mengatakan, pelaksanaan monev masih dalam tahap pembahasan. Pemkab akan melibatkan sejumlah instansi agar evaluasi penggunaan DBHCHT dilakukan secara menyeluruh. ”Monev belum dilaksanakan, tapi sudah dibahas,” katanya.
Supriyadi menjelaskan, tim yang terlibat antara lain bappeda, inspektorat, diskominfo, serta badan keuangan dan aset daerah (BKAD). Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga dijadwalkan ikut dalam proses evaluasi tersebut.
Menurut dia, keterlibatan lintas instansi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program DBHCHT berjalan sesuai ketentuan. ”Hasil monev nantinya menjadi bagian dari evaluasi terhadap realisasi program DBHCHT,” tukasnya. (iqb/bil)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
