Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

HMI Tantang Srikandi Cagub Perangi Human Trafficking

A
Penulis: Achmad Andrian F❯
M. Yusfan Firdaus J.
M. Yusfan Firdaus J.

Oleh : M. Yusfan Firdaus J.


Advertisement

Ketua Umum Badko HMI  Jatim

ISU politik Jawa Timur melawan kotak kosong akhirnya terjawab setelah muncul tiga nama calon gubernur yang siap bertarung pada kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Ketiganya merupakan putri terbaik Jawa Timur yang siap memimpin perubahan ke depan.

Kita semua wajib menyambut kontestasi ini dengan penuh riang gembira. Terdapat dua poin penting tentang fakta-fakta pertarungan politik Jawa Timur di tengah arus politik negara ini.

Advertisement

Pertama, politik Jawa Timur yang sangat demokratis tengah dibidik oleh kartel politik menjadi target operasi. Kedua, komitmen masyarakat Jawa Timur dalam menjaga model politik meritokrasi sehingga menjadi trendsetter politik nasional.

Mengutip tulisan Tutik Rachmawati, Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan, dengan judul ”Jalan Panjang Mewujudkan Meritokrasi di Indonesia”, menyebutkan bahwa gagasan meritokrasi diperkenalkan kali pertama oleh Aristoteles dan Plato yang membayangkan suatu negara seyogianya dipimpin oleh orang-orang terbaik, yang cakap dan mumpuni dalam bidangnya.

Hal tersebut ditujukan agar suatu  negara terhindar dari keputusan-keputusan yang keliru dan bebas dari praktik korupsi penguasa kurang bijaksana.

Advertisement

Sebagai catatan, tahun 2021 Provinsi Jawa Timur menerima anugerah meritokrasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam kategori manejemen aparatur sipil negara (ASN).

Model politik ini dipilih untuk kepentingan menjaga stabilitas politik dan perkembangan Jawa Timur dalam mengejar kemajuan.

Sepanjang perhelatan politik, Jawa Timur tidak pernah absen melahirkan sosok pemimpin berkualitas tanpa melihat gender. Fakta ini menjadi bukti bahwa meritokrasi adalah model politik khas Jawa Timur.

Namun, majunya tiga kandidat putri terbaik ke kursi calon gubernur Jawa timur tidak menghilangkan niat baik kami, Badko HMI Jawa timur, sebagai organisasi mahasiswa sekaligus organisasi independen (AD/ART HMI Pasal 5)

untuk menguji dan mengkritisi gagasan dan karya politik ketiga kandidat. Gagasan yang akan menjadi program kerja ke depan dan karya politik yang telah ditinggalkan di masa lalu ketika menjadi pejabat publik.

Dalam tulisan kali ini kami akan menyoroti komitmen ketiganya dalam persoalan human trafficking yang merupakan masalah tersubur di bumi Jawa Timur hari ini.

Ekonomi Masyarakat Miskin Jawa Timur

Menjadi provinsi terbesar tidak menjadikan Jawa Timur sepi dari berbagai persoalan. Persoalan di tengah masyarakat meningkat persis bersamaan dengan modernisasi tata kelola kabupaten/lota yang memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi.

Persoalan yang terjadi di masyarakat muncul sebagai sisi gelap kemajuan membayangi ketimpangan ekonomi antara wilayah daerah dan kota, pendidikan kurang merata di Wilayah pelosok hingga perdagangan manusia merupakan pekerjaan rumah pemerintah Jawa Timur hingga saat ini.

Ketimpangan ekonomi yang terjadi antara masyarakat desa dan kota akibat minimnya pembangunan di wilayah tertinggal.

Kondisi ini menciptakan terbatasnya lapangan pekerjaan dan mendorong gelombang urbanisasi yang memaksa masyarakat desa hijrah ke kota mencari kehidupan yang layak.

Akan tetapi, hijrahnya masyarakat desa dalam jumlah yang besar dan tidak diimbangi dengan pendidikan justru menjadi beban ekonomi bagi pemerintah kota.

Tekanan ekonomi daerah perkotaan yang keras memaksa masyarakat miskin kurang beruntung secara finansial pada keadaan yang arogan.

Atas dasar memenuhi kebutuhan ekonomi, masyarakat miskin cenderung melakukan apa pun untuk bertahan hidup.

Pada kondisi ini, masyarakat yang takluk di bawah tekanan ekonomi mau tidak mau terpaksa mengambil keputusan terburuk meski sangat merugikan bagi diri sendiri dan masyarakat di sekelilingnya. Salah satunya adalah prostitusi.

Pekerjaan yang sulit terjadi di provinsi lain, tapi di Jawa Timur berlangsung sempurna.

Prostitusi menjadi pekerjaan yang mudah dibentuk oleh masyarakat perkotaan atas desakan kebutuhan ekonomi individu di dalam suatu rumah tangga atau pengaruh lingkungan wilayah tertentu.

Kurangnya pendidikan parenting dan kondisi lingkungan masyarakat yang buruk dapat mendorong terciptanya komersialisasi seks.

Menurut Koentjoro dalam bukunya On The Spot, Tutur dari sang Pelacur, perilaku pelacur sering kali disebabkan faktor aspirasi material yang tinggi, dukungan budaya dan dorongan kemiskinan.

Praktik Prostitusi Tumbuh Subur

Di bawah tekanan ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat mengarah pada besarnya kejahatan yang berujung pada human trafficking jenis komersialisasi seks.

Ditambah dengan penyalahgunaan teknologi dan pergaulan bebas membuat aktivitas komersialisasi seks semakin marak terjadi di kota-kota besar hingga pedesaan.

Dari beberapa informasi yang terhimpun bahwa pekerja seks komersial (PSK) tidak hanya diminati oleh perempuan usia dewasa saja, tapi kini para remaja usia belasan tahun turut menjadi pelaku dan penyumbang rusaknya moral di masyarakat.

Meski lokalisasi menjadi hal yang dilarang (Illegal) sesuai UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), tapi kenyataannya praktik prostitusi masih terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur, yakni di Kabupaten Pasuruan dan Situbondo.

Terkhusus di Pasuruan terletak di Kecamatan Prigen (Tretes) yang sampai hari ini menjadi rahasia umum bagi masyarakat Jawa Timur.

Sedangkan tempat lokalisasi lainnya di Situbondo terletak di Kecamatan Banyuglugur hingga Kecamatan Asembagus yang menjadi sarang pekerja seks komersial (PSK).

Dari fakta di atas, kami Badko HMI Jawa timur meyakini bahwa kondisi Jawa Timur belum terbebas dari ancaman prostitusi.

Prostitusi menjadi masalah moral dan krisis kemanusiaan yang segera diselesaikan tanpa toleransi dan alasan apa pun.

Berkompromi dengan prostitusi sama halnya mendukung terhadap pengisapan manusia dan melawan asas prikemanusiaan yang hukumnya wajib diberikan kepada setiap manusia sebagaimana prinsip human right.

Berdiri di atas Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI Bab VI paragraf keempat yakni pemerintah yang pertama berkewajiban menegakkan keadilan, melindungi manusia yang menjadi warga negara dari kemungkinan perusakan terhadap kemerdekaan dan harga diri sebagai manusia.

Oleh karena itu, Kami Badko HMI Jawa timur menantang kepada calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur untuk bersama-sama memerangi praktik prostitusi yang masih tumbur subur di tengah kehidupan masyarakat kita.

Pemimpin Perempuan dan Human Trafficking

Hari ini Jawa Timur sedang dihadapkan dengan pemilihan kepala daerah. Terdapat tiga kandidat pasangan calon yang ketiganya merupakan perempuan.

Kami sudah membaca track reccord ketiga kandidat calon gubernur tersebut atas komitmen mereka tentang persoalan human trafficking.

Sebagai mahasiswa yang mewakili rakyat, kami perlu mengetahui dan mencari tahu karya politik apa yang sudah ditorehkan baik oleh Khofifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini dan Luluk Nur Hamidah atas tindakan prostitusi.

Mengutip dari tempo.co tahun rilis Maret 2015, Khofifah Indar Parawansa sewaktu menjabat sebagai Menteri Sosial menargetkan penutupan seluruh lokalisasi yang tersebar di seluruh Indonesia hingga batas tahun 2019.

Saat itu penutupan lokalisasi menjadi target program kerja Kementerian Sosial dengan jumlah lokalisasi yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 168 titik, termasuk di Jawa Timur, Jayapura, dan Kalimantan Timur. Pada 2015, Khofifah berhasil menutup 33 titik lokalisasi di Indonesia dan menargetkan penutupan 129 titik lainnya pada 2016.

Sebagai kompensasi, Khofifah melalui instansi Kementerian Sosial memberikan uang pesangon terhadap ratusan pekerja seks komersial (PSK) berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- per orang sebagai dana membuka usaha ekonomi produktif.

Selain PSK, Kementerian Sosial juga memberikan bantuan dana terhadap mami atau papi (mucikari) dan warga yang terdampak atas bisnis kotor tersebut seperti tukang parkir, tukang cuci pakaian, penjual makanan, dan warga lainnya.

Temuan kami selanjutnya tentang komitmen Tri Risma Harini atas pemberantasan prostitusi pada saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya adalah keberhasilan Risma menutup Gang Dolly dan Dupak Bangunsari yang disebut menjadi tempat wisata prostitusi di area Kota Surabaya pada 2014 silam.

Prestasi Risma memuncak ketika mampu mengubah Gang Dolly yang semula merupakan tempat prostitusi terbesar se-Asia Tenggara menjadi kampung wisata dan disulap menjadi kompleks pemukiman warga yang indah dengan mural.

Mengutip detik.jatim rilis tahun 2024, pada 2010 Jawa Timur menyumbang 47 titik lokalisasi yang tersebar di 33 kabupaten dengan jumlah mucikari sebanyak 1.037 dan total 7.127 PSK.

Enam di antaranya terdapat di Surabaya dengan catatan titik Gang Dolly sebagai pusat dan terbesar. Risma menutup lokalisasi Gang Dolly berdasarkan SK Gubernur Jatim Nomor : 460/16474/031/2010 tanggal 30 November 2010 dan lima titik lainnya secara bertahap dengan pemberian uang bantuan Rp.3.000.000,- terhadap setiap PSK.

Sedangkan temuan kami terhadap kerja Luluk Nur Hamidah selama menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VI yang bermitra kerja dengan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, BUMN, Investasi, dan badan-badan Instansi lainnya.

Kami tidak menemukan kerja-kerja politik dari Luluk Nur Hamidah, kandidat calon gubernur Jawa Timur atas komitmennya memberantas praktik prostitusi dan menyuarakan hak asasi manusia. Bisa jadi hal tersebut disebabkan hubungan kerja Luluk yang tidak bermitra dengan institusi sosial.

Namun, ketika hari ini nama Luluk Nur Hamidah tercatat telah mendaftarkan diri sebagai calon gubenur yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tidak lain latar belakang partai tersebut pernah bahkan sering dipimpin oleh ahli agama, seperti contoh alm KH Abdurrahman Wahid (presiden RI ke-4 sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang Jawa Timur).

Berangkat dari itu, menjadi keharusan bagi Luluk selaku kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk bersama-sama Badko HMI Jawa Timur mendorong penutupan lokalisasi tersebut.

Dari uraian di atas, kami mengajak dan mendeklarasikan kepada calon gubernur Jawa Timur untuk berkomitmen memerangi human trafficking yang masih beroperasi di Jawa Timur.

Badko HMI Jatim tidak mentoleransi segala perdagangan apa pun karna bertolakbelakang dengan asas kemanusiaan dan NDP HMI.

Perjuangan menegakkan keadilan dan kemanusiaan senantiasa kita khotbahkan meski esok hari langit akan runtuh dan bumi terguncang. Sebab, dengan itu kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan peran sebagai Kholifah Fi al-Ardl (QS. Al-Baqarah ayat 30). (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Gubernur Khofifah Kenang Kontribusi Putra Daerah di Upacara HSP

Gubernur Khofifah Kenang Kontribusi Putra Daerah di Upacara HSP

Gubernur Khofifah mengatakan, pemilihan Pamekasan sebagai lokasi upacara HSP untuk mengenang kontribusi putra daerah dalam sejarah kebangsaan sekaligus mengingatkan generasi muda tentang pentingnya menjaga persatuan.

Puluhan Ribu Jamaah Padati Puncak Idul Khotmi Tarekat Tijaniyah, Dihadiri Syurafa Internasional dan Tokoh Nasional

Puluhan Ribu Jamaah Padati Puncak Idul Khotmi Tarekat Tijaniyah, Dihadiri Syurafa Internasional dan Tokoh Nasional

Puluhan ribu jamaah menghadiri puncak Idul Khotmi Tarekat Tijaniyah ke-234 di Al-Amien Prenduan bersama syurafa dan tokoh nasional.

Peduli Kebersihan Kampus, Youth Inspiract dan HMI Kolaborasi Gelar Aksi Bersih-bersih di INSYA

Peduli Kebersihan Kampus, Youth Inspiract dan HMI Kolaborasi Gelar Aksi Bersih-bersih di INSYA

Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami pentingnya menjaga lingkungan secara teoritis, tetapi juga memiliki kesadaran untuk mengambil peran dan terlibat langsung dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer