Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

14 Parpol Ajukan Perubahan Dokumen Bacaleg

A
Penulis: Abdul Basri❯

 

Ilustrasi
Ilustrasi


Advertisement

SAMPANG, RadarMadura.id – Tahapan demi tahapan menuju Pemilu 2024 di KPU Sampang terus bergulir. Saat ini sampai pada tahap pencermatan rancangan rencana penyusunan daftar calon sementara (DCS) untuk calon legislatif.

Selama tahapan tersebut, KPU memberi kesempatan bagi parpol melakukan perubahan dokumen.

Di antaranya, perubahan data bacaleg, perubahan nomor urut bacaleg, bahkan perubahan daerah pemilihan (dapil). Ada 14 partai politik (parpol) yang mengajukan perubahan dokumen.

Advertisement

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sampang Siti Aisah menyampaikan, selama tahap pencermatan rancangan DCS, partai politik diberi kesempatan mengajukan perubahan dokumen bacaleg.

Termasuk, pengajuan perbaikan dokumen bacaleg yang belum memenuhi syarat.

Sebanyak 14 partai politik mengajukan perubahan dokumen. Perubahannya beragam. Sementara dua parpol, yakni Partai Ummat dan Partai Perindo tidak mengajukan perubahan apa pun.

Advertisement

”Masa pencermatan rancangan DCS ini memang menjadi kesempatan bagi partai politik untuk mengubah atau memperbaiki data dokumen bacaleg,” terangnya.

KPU akan segera melakukan verifikasi terhadap pengajuan perubahan tersebut. Kemudian, akan dilanjutkan pada tahapan penyusunan rancangan DCS dan diumumkan ke publik.

”Tahapan akan terus berkesinambungan. Tanggal 16 Agustus KPU harus sudah selesai melakukan verifikasi dokumen.

Selanjutnya, penyusunan DCS dan hasilnya akan diumumkan untuk meminta tanggapan masyarakat,” jelasnya. (jun/pen)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Bangkalan Komitmen Percepat Pengentasan Kemiskinan, Susun Dokumen Rencana Aksi Tahunan

Pemkab Bangkalan Komitmen Percepat Pengentasan Kemiskinan, Susun Dokumen Rencana Aksi Tahunan

Wabup Fauzan menyatakan, dokumen rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya menjadi berkas administrasi yang bersifat formalitas, tapi harus menjadi acuan dalam pengentasan kemiskinan.

Semua KDMP di Kabupaten Bangkalan Tak Kantongi PBG

Semua KDMP di Kabupaten Bangkalan Tak Kantongi PBG

Kepala DPRKP Bangkalan Akhmad Roniyun Hamid mengatakan, semestinya dokumen persetujuan bangunan gedung (PBG) sudah dimiliki sebelum proses pembangunan digarap.

RSMZ Sampang Belum Kantongi Andalalin

RSMZ Sampang Belum Kantongi Andalalin

Amin Jakfar Sidik selaku Humas RSMZ Sampang membenarkan tengah menggarap kajian andalalin. Sejumlah berkas dokumen perizinan saat ini tengah dilengkapi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer