PAMEKASAN, RadarMadura.id – Anggaran yang dikelola Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan kembali bikin geleng kepala.
Buktinya, untuk belanja bahan cetak saja, nominalnya tembus Rp 534.095.851 dalam satu tahun anggaran.
Sedikitnya 44 paket bahan cetak tersebar di berbagai program.
Angka setengah miliar itu dinilai fantastis untuk kebutuhan yang sebatas percetakan dokumen, buku, banner, hingga backdrop kegiatan.
Salah satu yang menyedot perhatian adalah paket bahan cetak pengelolaan layanan kesehatan ibu hamil.
Untuk cetak buku soft cover standar ukuran setengah folio dan A4 HVS 70 gram saja, anggarannya mencapai Rp 113.967.000.
Tak kalah besar, paket bahan cetak pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) dianggarkan Rp 76.936.000.
Anggaran itu digunakan untuk biaya pembuatan dan pemasangan backdrop ukuran 4x6 meter serta kebutuhan fotokopi folio.
Paket lainnya, bahan cetak pengelolaan surveilans kesehatan, bernilai Rp 81.833.200.
Uraiannya meliputi fotokopi, cetak buku, jilid spiral, banner dan backdrop dengan spesifikasi folio, art paper full color 80 gram sekitar 50 lembar, buku izin pakai ukuran A5, hingga banner 3x1 meter.
Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin belum memberikan penjelasan detail terkait urgensi dan penggunaan anggaran jumbo tersebut.
Dia mengarahkan untuk mengonfirmasi perihal itu ke pejabat terkait.
”(Konfirmasi, Red) Ke Bu Nur Imama ya, kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Dinkes Pamekasan,” ujar Saifudin Rabu (25/2).
Namun, upaya konfirmasi pada pejabat tersebut tak berhasil hingga pukul 14.41.
Besarnya belanja bahan cetak itu kembali memantik respons legislatif.
Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Abd. Rasyid Fansari menegaskan pentingnya pengetatan skala prioritas dalam penyusunan anggaran di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terbatas.
Menurut Rasyid, setiap rupiah APBD harus diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Dia mengingatkan agar belanja administratif tidak lebih dominan dibanding kebutuhan riil warga.
”Kita ingin anggaran betul-betul bermanfaat kepada masyarakat. Kalau masih ada warga yang belum ter-cover jaminan kesehatan, itu yang harus diprioritaskan. Misalnya, perluasan kepesertaan penerima bantuan iuran daerah (PBID),” tegasnya. (afg/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti