PAMEKASAN, RadarMadura.id – Tahun 2024 lalu Pemkab Pamekasan mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 102,8 miliar.
Tapi, dana yang dialokasikan untuk delapan organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut tidak terserap semua. Dana yang belum terpakai dan masuk dalam sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) kurang lebih Rp 26,3 miliar.
Kabag Perekonomian Setkab Pamekasan Bachtiar Effendy mengatakan, DBHCHT pada 2024 lalu memang tidak terserap semua.
”Kami menerima Rp 102,8 miliar. Tapi, nominal DBHCHT yang tersisa atau belum dikelola oleh delapan OPD pengampu saat itu sebesar Rp 26,3 miliar,” katanya.
Menurut dia, tahun ini Pemkab Pamekasan kembali mendapatkan DBHCHT sebesar Rp 112.984.102.000.
Artinya, nominalnya lebih besar jika dibanding pagu DBHCHT tahun 2024. Jika ditambah dengan silpa 2024, maka total DBHCHT tahun ini secara keseluruhan mencapai Rp 139.314.311.006.
”DBHCHT tersebut disalurkan pemerintah pusat agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Anggaran tersebut dialokasikan untuk program kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen, kesehatan 40 persen, dan penegakan hukum 10 persen. Tapi, cuma empat OPD yang mendapatkan silpa ini,” tambahnya.
Bachtiar menyebutkan empat OPD yang mendapatkan tambahan dana tahun ini merupakan OPD yang masuk skala prioritas.
Misalnya dinkes, disperindag, DKPP, dan dinas PUPR. Nominal yang diterima masing-masing OPD bervariasi.
Dinas Kesehatan Pamekasan Rp 21 miliar, dinas ketahanan pangan dan pertanian Rp 4,8 miliar, dinas perdagangan dan perindustrian Rp 66 juta dan Dinas PUPR Pamekasan Rp 400 juta.
”Ada beberapa pertimbangan kenapa empat OPD tersebut mendapat silpa. Contohnya dinkes, nanti akan digunakan untuk bayar hutang UHC,” ucapnya.
Menurutnya, dirinya tidak menampik ada beberapa OPD yang mengajukan tambahan dana. Seperti dinas koperasi dan usaha mikro kecil (diskop UKM naker).
Namun, usulan dari OPD yang lain tersebut belum termasuk skala prioritas. ”Setelah dilakukan pemetaan, ternyata hanya empat OPD yang diputuskan oleh Bapak Sekkab,” ucapnya.
Dikonfirmasi di tempat terpisah, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Pamekasan Tri Gunawan membenarkan adanya tambahan anggaran DBHCHT tersebut.
Aggaran tambahan senilai ratusan juta itu nanti akan dialokasikan untuk konektivitas jalan. Dengan begitu, tahun ini institusinya akan membangun jalan di tujuh titik.
”Rencananya akan kami peruntukkan untuk dua alokasi tapi belum final. Kalau merujuk pada persyaratan yang ditetapkan kementerian, nanti terkoneksi ke industri hasil tembakau (IHT) atau pabrik rokok,” ungkapnya. (ay/yan)
Editor : Hendriyanto