KOTA, RadarMadura.id – Utang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan untuk iuran universal health coverage (UHC) 2024 belum lunas. Deadline pelunasan tunggakan Rp 41 miliar itu selama tiga bulan.
Berdasar kesepakatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan pemerintah, utang UHC tersebut harus lunas pada Maret atau triwulan pertama 2025. Jika melanggar kesepakatan, kepesertaan UHC terancam dinonaktifkan.
”Sampai saat ini belum ada pembayaran. Kalau sampai batas akhir tetap tidak bayar, diberi teguran satu, teguran dua, dan teguran tiga. Jika diabaikan, baru dinonaktifkan,” kata Kepala BPJS Kesehatan Nuzuludin Hasan.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Saifudin mengeklaim Pemkab Pamekasan telah menyiapkan anggaran untuk melunasi utang tersebut. Namun, pembayarannya diangsur atau dicicil.
”Tunggakan UHC itu enam bulan, anggaran terbatas. Jadi tidak bisa dibayar sekaligus. Kalau ada pasti bayar,” ujarnya.
Menurut Saifudin, anggaran yang disiapkan untuk membayar tunggakan UHC bersumber dari dana transfer. Karena itu, pihaknya tidak bisa berbuat banyak selain menunggu anggaran.
”Dinkes kapasitasnya hanya sebagai pengampu atau OPD yang ditugaskan melakukan pembayaran. Kalau ada uang, kami bayar,” pungkasnya. (lil/yan)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
