Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi IVDPRD Pamekasan Evaluasi Kinerja OPD Mitra

A
Penulis: Amin Basiri❯
TELITI: Komisi IV DPRD Pamekasan saat melakukan evaluasi kinerja OPD mitra di ruang kerjanya.
TELITI: Komisi IV DPRD Pamekasan saat melakukan evaluasi kinerja OPD mitra di ruang kerjanya.

Advertisement

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Komisi IV DPRD Pamekasan telah melakukan evaluasi kinerja mitra kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pada semester pertama tahun anggaran 2026.

Salah satu tujuannya untuk memastikan serapan anggran di masing-masing perangkat daerah mitra berjalan optimal.

Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Abd. Rasyid Fansori menegaskan, dari hasil evaluasi, serapan anggaran masih tergolong rendah dan didominasi oleh belanja rutin seperti gaji pegawai. Rata-rata masih di angka 30 persen.

Advertisement

”Alasan dinas masih menunggu terbitnya peraturan bupati (perbup) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Kami minta agar kegiatan itu segera direalisasikan. Sebab, saat ini sudah masuk akhir dari semester pertama di tahun anggaran 2006. Sudah tidak ada lagi alibi atau argumentasi untuk kegiatan itu tidak bisa jalan,” tegas Rasyid.

Menurutnya, Komisi IV DPRD Pamekasan menilai masih banyak kegiatan di sejumlah OPD, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan, yang belum berjalan optimal.

Terutama kegiatan fisik dan berbagai layanan yang bersifat promotif dan preventif. 

Advertisement

Termasuk, sejumlah program di OPD lainnya yang juga mengalami kondisi serupa.

Oleh karena itu, Komisi IV meminta seluruh OPD mitra segera mempersiapkan tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Sehingga, program yang direncanakan dapat langsung berjalan tanpa keterlambatan, serta tetap menjaga kualitas pekerjaan dengan tidak terburu-buru dalam pelaksanaannya.

”Seluruh bentuk kegiatan yang sudah terakomodasi dalam dokumen RKPD itu harus tuntas 100 persen di akhir tahun, karena lemahnya serapan dapat memengaruhi terhadap status pemerintah itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting adalah, seluruh kegiatan di semua OPD itu ditunggu oleh masyarakat,” pungkasnya. (lil/yan)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Layanan Gratis Butuh Kepastian Biaya, UHC Dinilai Jadi Jalan Keluar

Layanan Gratis Butuh Kepastian Biaya, UHC Dinilai Jadi Jalan Keluar

Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Abd. Rasyid Fansari berharap persoalan jaminan kesehatan tidak hanya diselesaikan melalui kebijakan insidental.

Dewan Desak Pemerintah Kembalikan Predikat UHC Prioritas

Dewan Desak Pemerintah Kembalikan Predikat UHC Prioritas

Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Abd. Rasyid Fansari mengatakan, semestinya keluarga tersebut sudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan.

Dewan Kawal Kasus Penipuan Eks Pegawai BRI

Dewan Kawal Kasus Penipuan Eks Pegawai BRI

Komisi IV DPRD Pamekasan meminta penjelasan mengenai penanganan perkara dugaan penipuan yang menyeret mantan pegawai BRI Pamekasan kepada Polres Pamekasan dan perwakilan BRI.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer