Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Desak Pemerintah Kembalikan Predikat UHC Prioritas

H
Penulis: Hera Marylia❯
TEGAS: Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Abd. Rasyid Fansari. (DOK JPRM)
TEGAS: Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Abd. Rasyid Fansari. (DOK JPRM)

Advertisement

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Kasus meninggalnya balita karena terkendala biaya pengobatan berdampak terhadap pelaksanaan program jaminan kesehatan di Pamekasan.

Warga miskin dinilai masih berisiko kesulitan mendapat layanan medis.

Kondisi tersebut memunculkan desakan agar universal health coverage (UHC) prioritas diaktifkan.

Advertisement

Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memastikan warga miskin mendapatkan layanan kesehatan berkualitas.

Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Abd. Rasyid Fansari mengatakan, kasus meninggalnya bocah berinisial MGA harus mendapatkan perhatian serius.

Advertisement

Bocah berusia tiga tahun itu meninggal karena diduga keluarganya tak memiliki cukup biaya untuk membawa MGA ke fasilitas kesehatan (faskes). 

”Saya sangat menyayangkan, kasus ini terjadi karena tidak adanya penjamin pembiayaan kesehatan di Pamekasan,” katanya.

Menurut Rasyid, keluarga MGA masuk dalam desil tiga.

Semestinya keluarga tersebut sudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan gratis melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

”Seandainya dia punya BPJS, aksesnya akan lebih mudah. Ini mutlak karena tidak ada penjamin pembiayaan,” ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan (Dapil) III Pamekasan itu.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Penentuan Lahan KEK Tembakau Madura Harus Dikaji, Pemkab Pamekasan Belum Tentukan Lokasi Lahan

Penentuan Lahan KEK Tembakau Madura Harus Dikaji, Pemkab Pamekasan Belum Tentukan Lokasi Lahan

Sri Puji Harijani mengatakan, lahan yang dipilih harus melalui kajian akademik untuk memastikan potensi dan kelayakannya. Hasil kajian itu menjadi dasar sebelum ditetapkan untuk mendukung pembentukan KEK Tembakau Madura.

Akses Kesehatan Warga Miskin Terkendala, Bupati Kholil Atensi Pemberlakuan UHC Prioritas Tahun Depan

Akses Kesehatan Warga Miskin Terkendala, Bupati Kholil Atensi Pemberlakuan UHC Prioritas Tahun Depan

Bupati Kholil menyatakan, penerapan UHC prioritas tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah daerah. Dukungan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, juga diperlukan untuk memperluas cakupan kepesertaan.

Bupati Kholil Merasa Berdosa, Warga Miskin Sakit Kritis Tak Boleh Terhambat Biaya

Bupati Kholil Merasa Berdosa, Warga Miskin Sakit Kritis Tak Boleh Terhambat Biaya

Bupati Kholilurrahman meminta tidak ada petugas yang mempersoalkan status kepesertaan pasien ketika kondisinya kritis.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer