Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Teken Kontrak PPPK Paro Waktu Buram

A
Penulis: Amin Basiri❯

 

ABDI NEGARA: ASN PPPK Paro Waktu antre mengambil SK usai mengikuti proses pelantikan di Lapangan Nagara Bhakti Pamekasan, Rabu (17/12).
ABDI NEGARA: ASN PPPK Paro Waktu antre mengambil SK usai mengikuti proses pelantikan di Lapangan Nagara Bhakti Pamekasan, Rabu (17/12).

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Nasib aparatur sipil negara (ASN) yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paro waktu belum jelas. Sebab, sejak dilantik pada Rabu (17/12/2025), mereka belum mengetahui besaran gaji bulanan yang akan diterima.


Advertisement

Itu terjadi karena 4.160 yang diangkat menjadi PPPK paro waktu belum menandatangani kontrak kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Akibatnya, hak dan kewajiban, termasuk skema penggajian belum bisa diketahui secara resmi.

”Sampai saat ini belum ada penandatanganan kontrak. Jadi saya belum tahu nanti gaji yang ditetapkan berapa,” ungkap salah satu ASN PPPK paro waktu yang enggan disebutkan namanya tersebut.

Informasinya, besaran gaji setiap orang akan berbeda. Sebab akan mengacu pada jumlah gaji yang diterima sebelum adanya pengangkatan atau saat yang bersangkutan masih berstatus honorer.

Advertisement

”Kalau harapan kami ada peningkatan, meskipun tidak banyak. Mudah-mudahan saja nanti kebijakanya seperti itu,” ungkap pria yang sudah mengabdi selama lima tahun itu.

Plt Kepala BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman tidak menampik bahwa penandatanganan kontrak PPPK paro waktu dengan masing-masing OPD belum dilakukan.

Dia beralasan sedang dalam proses kelengkapan pengisian data dalam surat perjanjian kerja.

Advertisement

”Salah satunya data gaji dari OPD. Target kami bulan ini selesai,” jawab singkat penjabat definitif dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan KB (DP3AP2KB) tersebut. (lil/jup)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Guru Madin Keluhkan Minim Perhatian, Anggota DPR RI Perjuangkan Kesejahteraan dan Bantuan Pendidikan

Guru Madin Keluhkan Minim Perhatian, Anggota DPR RI Perjuangkan Kesejahteraan dan Bantuan Pendidikan

anggota Komisi VIII DPR RI Ansari menegaskan bahwa perhatian terhadap pendidikan tidak boleh dibatasi oleh status lembaga

Pemkab Pamekasan Sabet Dua Penghargaan Wilwatikta Awards 2026

Pemkab Pamekasan Sabet Dua Penghargaan Wilwatikta Awards 2026

Dua penghargaan tersebut masing-masing diraih dalam kategori pengentasan kemiskinan serta inisiatif pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial.

Maju tanpa Kehilangan Jati Diri, Bupati-Wabup Pamekasan Ajak Rawat Budaya Madura

Maju tanpa Kehilangan Jati Diri, Bupati-Wabup Pamekasan Ajak Rawat Budaya Madura

Usia Kabupaten Pamekasan yang hampir lima abad menjadi bukti panjangnya perjalanan sejarah dan budaya. Namun, perkembangan zaman tidak boleh membuat masyarakat kehilangan jati diri sebagai bagian dari Madura.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer