Oleh: Moh. Riski Kohar
Kemiskinan seharusnya mudah dikenali dari kehidupan sehari-hari. Dari dapur yang mengepul atau tidak, dari pekerjaan yang tersedia atau hilang, dari kemampuan orang tua membayar sekolah anak, hingga dari apakah penghasilan cukup untuk bertahan sampai akhir bulan.
Namun, dalam tata kelola pemerintahan modern, kehidupan manusia harus diterjemahkan ke dalam data. Salah satunya melalui desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Secara konsep, tidak ada yang keliru. Pemerintah membutuhkan data agar bantuan sosial dan berbagai program intervensi tidak salah sasaran.
BPS menjelaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, bukan ukuran tunggal pendapatan atau kekayaan.
Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 paling tinggi.
Masalah muncul ketika angka dalam sistem tidak lagi terasa sama dengan kenyataan yang dialami warga.
Di Sumenep, persoalan tersebut mulai menjadi keluhan publik. Awal September 2026, sejumlah warga di Kecamatan Bluto dan Manding mempertanyakan data desil karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
Bahkan, seorang warga Desa Masaran, Kecamatan Bluto, yang tercatat dalam desil 10 diberitakan membawa persoalan tersebut ke Ombudsman setelah upaya memperbaiki data di tingkat desa dan kecamatan tidak menemukan jalan keluar.
Peristiwa ini seharusnya tidak hanya dibaca sebagai persoalan administrasi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
