
Oleh ABDUR ROHMAN
MENGIKUTI perjalanan gerakan sosial mahasiswa di Bangkalan agaknya memang cukup menarik. Sebab, hiruk pikuk yang terjadi di dalamnya bukan lagi menjadi agenda tahunan saja, tetapi berlarut-larut mengikuti periode kepengurusan, misal salah duanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan. Sejak Februari 2023, PMII Cabang Bangkalan pecah menjadi dua kepengurusan akibat konflik internal yang belum juga selesai. Tak jauh berbeda, HMI Cabang Bangkalan juga memiliki konflik serupa pada Konferancab 2022. Ditambah, mereka belum juga melaksanakan konferancab hingga memunculkan kecaman dari pengurus komisariat, sebab periodenya sudah jauh melebihi batas waktu.
Saya rasa, narasi saya cukup terbukti. Jumat (5/4) lalu, secara kebetulan saya singgah di warung kopi mengikuti diskusi ringan. Ada beberapa pelaku gerakan sosial di Bangkalan, ketua umum salah satu gerakan mahasiswa, ketua umum salah satu himpunan mahasantri, hingga ketua umum salah satu Badan Otonom Nahdlatul Ulama (NU). Diskusi terjadi hingga larut malam membahas pesta politik gerakan mahasiswa yang sudah dekat, mengalir mulai dari siapa sosok yang akan bermain di tingkat kabupaten, bagaimana strategi pemasarannya, kapan memulainya, hingga kubu politik mana yang akan diajak bekerja sama.
Sekilas hal ini menjadi kabar baik karena menunjukkan gerakan sosial anak muda yang aktif, hidup, dan penuh semangat. Namun, jika ditelisik lebih dalam, sebenarnya terjadi ketidakseimbangan dalam gerakan sosial mahasiswa di Bangkalan. Fitrah mahasiswa sebagai pengembang ilmu pengetahuan seakan bergeser dari perannya. Harapan tercipta insan akademis justru gagal, sebaliknya malah menciptakan insan yang penuh politis. Padahal sebagai pembelajar, fokus manusia sangat tidak dianjurkan untuk terpecah, selain disibukkan untuk mengembangkan ilmu itu sendiri.
Hal ini secara gamblang telah dibahas oleh salah satu tokoh ulama ulung Indonesia KH Hasyim Asy’ari dalam karya kitabnya Adabul Alim wal Muta’allim. Pada bab Akhlak Santri (Pelajar) pada Dirinya Sendiri, KH Hasyim Asy’ari menjabarkan lima hal yang harus dijaga oleh seorang yang sedang mencari ilmu. Poin kedua sangat menunjukkan betapa tak sesuainya kondisi gerakan mahasiswa saat ini dengan apa yang dianjurkan oleh KH Hasyim Asy’ari.
”… Kedua, harus memperbaiki niat mencari ilmu, dengan tujuan untuk mencari rida Allah, serta mampu mengamalkannya, menghidupkan syari’at, untuk menerangi hati, menghiasi batin dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak bertujuan untuk memperoleh tujuan-tujuan duniawi, misalnya menjadi pimpinan, jabatan, harta benda, mengalahkan teman saingan, biar dihormati masyarakat dan sebagainya.”
Pernyataan kalimat kedua seakan menjadi sebuah hal paradoks saat ini. Keberhasilan menduduki pimpinan tertentu malah diimani sebagai sebuah keharusan. Sebab, kegagalannya dianggap sebagai kemunduran. Hal ini pun berakibat pada penormalisasian jual-beli jabatan melalui suara pemilihan. Terbukti, hiruk pikuk perebutan posisi struktural selalu lebih ramai daripada keprihatinan pada kondisi sosial. Padahal peran dan kebermanfaatan bukan bergantung pada posisi seseorang, melainkan aksi yang telah dilakukan. Kemudian, bentuk pengejaran duniawi kedua yang dianggap normal adalah kesibukan mengumpulkan dana demi berjalannya organisasi. Akibatnya, gerakan sosial malah menjelma tangan kanan pejabat, bukan lagi dorongan rakyat. Audiensi yang dilakukan pula kadang hanya untuk keperluan menakut-nakuti. Kondisi ini secara otomatis juga mendukung bentuk keduniawian yang terakhir, yakni penghormatan masyarakat dan orang lain. Dengan memiliki hubungan dekat dengan pejabat, seseorang secara sadar menciptakan simbol kemasyhuran dalam dirinya, misalnya dianggap orang penting dan disegani pembesar-pembesar. Realitas yang sangat ironis, seorang mahasiswa lebih senang dekat (atau sekadar foto bersama) dengan para politisi daripada akademisi.
Hal lain yang membuktikan kondisi gerakan sebegitu mengerikan adalah persaingannya dalam media sosial (medsos) saat ini. Lahir bentuk keduniawian baru di kalangan organisasi akibat teknologi digital, yakni kepopuleran. Semua berlomba-lomba membangun citra organisasi bak tanpa cacat. Semakin banyak follower artinya semakin organisasi tersebut diakui oleh masyarakat. Lebih lucunya, terkadang informasi yang dibagikan jauh dari hal-hal substantif, misalnya ucapan hari besar, seminar proposal, atau sekadar ulang tahun anggotanya, sehingga postingan medsos malah lebih ramai dengan foto para anggota daripada berisi bentuk kampanye mereka. Harusnya sebagai gerakan sosial keagamaan, organisasi lebih responsif atas kondisi sosial yang kacau balau, misalnya kondisi politik dinasti, korupsi, nepotisme, kerusakan lingkungan, akses pendidikan, ketimpangan gender, kemiskinan, dan lain sebagainya. Tapi, apalah yang bisa diharapkan dari organisasi tangan kanan pejabat politisi.
Berdasarkan fenomena tersebut, penulis berasumsi bahwa realitas sosial yang kacau sebenarnya menandakan kerinduan pada gerakan mahasiswa yang kembali pada fitrah, yakni pengembang ilmu pengetahuan. Bisa jadi, perkembangan yang lamban bukan hanya karena rendahnya akses pendidikan, tetapi juga karena yang beruntung memiliki akses nyatanya lebih fokus pada dunia perpolitikan. Sejauh ini gerakan yang muncul hanya untuk menopang kestabilan struktural, sedangkan napas gerakan kulturalnya hilang; pendidikan, seni, sastra, dan budaya. Meskipun tumbuh, ia tumbuh dalam keadaan yang tak sempurna. Padahal gerakan kultural juga amat penting untuk mengembalikan manusia pada kodratnya sebagai makhluk yang berbudaya. (*)
*)Mahasiswa sosiologi Universitas Negeri Surabaya
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




