Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Said Abdullah: Penerimaan Pajak jangan Bebani Rakyat

D
Penulis: Dafir.❯
Ketua Banggar DPR RI hendak berjabat tangan dengan Mentri Keuangan RI
Ketua Banggar DPR RI hendak berjabat tangan dengan Mentri Keuangan RI

Advertisement

JAKARTA – Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menilai penyusunan RAPBN 2027 harus diarahkan pada program yang memiliki tujuan jelas, dampak terukur, serta berkorelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan keadilan ekonomi.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah dalam pengantar rapat kerja pembahasan pokok-pokok RUU APBN 2027. Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan APBN 2025 menjadi pijakan penting dalam menyusun kebijakan fiskal ke depan.

“Setiap program ada kejelasan tujuan, setiap program harus bisa diukur dampaknya, dan berkorelasi langsung dengan pertumbuhan, pemerataan, serta keadilan ekonomi,” kata Said.

Advertisement

Said menyoroti sejumlah indikator ekonomi makro dan kesejahteraan dalam RAPBN 2027. Dia menilai beberapa target perlu dipikirkan kembali karena capaian indikator terbaru sudah mendekati angka yang ditetapkan pemerintah.

Apalagi, belanja negara dalam RAPBN 2027 telah mencapai Rp4.097,2 triliun. Besarnya anggaran tersebut, kata dia, harus memberikan arti yang lebih besar bagi masyarakat.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah target pertumbuhan ekonomi. Dalam KEM PPKF yang disepakati Juni lalu, pertumbuhan ekonomi dipatok 5,8–6,5 persen. Sementara dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, pemerintah mengusulkan target 6 persen.

Advertisement

“Mungkinkah kita pikirkan ulang, semisal targetnya sedikit bertambah,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan untuk target rasio gini. Saat ini rasio gini tercatat 0,368, sedangkan RAPBN 2027 menetapkan rentang 0,362–0,367. Menurut Said, batas atas target tersebut perlu dikoreksi agar lebih rendah.

Target tingkat pengangguran juga menjadi sorotan. Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran berada di angka 4,68 persen. Sementara pemerintah mengusulkan target 4,30–4,87 persen.

Said menilai batas atas tersebut perlu dipikirkan kembali. Terlebih, proporsi tenaga kerja formal per Mei 2026 telah mencapai 40,7 persen. Angka tersebut dinilai terlalu dekat dengan target RAPBN 2027 sebesar 40,8 persen.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kelangkaan Solar Ganggu Aktivitas Nelayan, DPR RI Dorong Pemerintah Cari Solusi

Kelangkaan Solar Ganggu Aktivitas Nelayan, DPR RI Dorong Pemerintah Cari Solusi

Anggota DPR RI Ansari mengatakan, selain persoalan BBM, pihaknya mendorong pemerintah memberikan kemudahan perizinan bagi masyarakat pesisir.

Dihadiri Pimpinan Komisi X DPR RI, FH UTM Gelar FGD Bahas Kodifikasi Sistem Pendidikan Nasional

Dihadiri Pimpinan Komisi X DPR RI, FH UTM Gelar FGD Bahas Kodifikasi Sistem Pendidikan Nasional

UTM gelar FGD untuk membahas urgensi kodifikasi sistem pendidikan nasional dalam satu undang-undang

Pertahanan Semesta dan Wajib Militer

Pertahanan Semesta dan Wajib Militer

SELAMA ini, isu tentang militer dan demokrasi sering ditempatkan dalam posisi yang berhadap-hadapan. Padahal, keduanya tidak semestinya ditempatkan dalam posisi yang diametral. Dalam konteks Indonesia, pandangan tersebut

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer