
Oleh AQIL HUSEIN ALMANURI
REFORMASI 1998 menjadi saksi dan faktor berubahnya mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) di negara Indonesia. Sejak lengsernya Soeharto kala itu, tatanan kebangsaan dalam hal pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum telah berubah bentuk, dari sistem perwakilan menjadi sistem langsung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ini berarti peluang kebebasan warga negara dalam partisipasi kontestasi terbuka lebar.
Mekanisme yang berubah itu telah memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pilkada ataupun pemilu. Bukan hanya dalam hal berkontestasi atau menjadi calon, namun juga menjadi pintu lebar bagi masyarakat untuk memberikan suaranya dalam momentum politik. Tak ayal, momen ini sering disebut-sebut sebagai pesta rakyat dan menjadi salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu.
Pada Pilkada Sumenep 2024, dua pasangan telah masuk dokumen pendaftaran KPU. Keduanya adalah Fauzi-Imam dan Fikri-Unais. Sebelumnya, gejolak panas perihal calon tunggal menjadi perhatian publik. Ini karena Fauzi-Imam sebagai ketua dari masing-masing partai yang memperoleh kursi terbanyak pemilu maju menjadi pasangan. Sementara itu, beberapa partai yang lain juga ikut merapat pada koalisi ini.
Satu-satunya harapan pada saat itu adalah PPP. Sebab partai ini secara konstitusi (jika menilik pada perolehan suara pemilu kemarin) bisa mengusulkan calon berbeda tanpa merangsek ke dalam garis koalisi.
Tim pemenangan K. Fikri yang dikenal dengan Mas Kiai mendesak PPP untuk segera mengeluarkan rekomendasi. Sementara itu, bola panas terus bergulir, bahkan kemungkinan calon tunggal pada Pilkada Sumenep memancing respons banyak pihak, mulai dari akademisi hingga pengamat politik.
Lalu akhirnya, restu PPP pun keluar untuk pasangan Fikri-Unais yang kelak menjadi rival atas pasangan Fauzi-Imam. Namun, pertanyaan besarnya saat ini, mampukah PPP membanting suara lawannya nanti?
Sejujurnya, bagi saya, kontestasi pilkada kali ini tidak apple to apple. Sangat jomplang sekali. Bagaimana tidak, ini adalah pertarungan 1 partai (PPP) dengan 10 partai (PDIP dan koalisinya). Tapi apa boleh buat, setidaknya bisa menyelamatkan apa yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan tentang kerusakan demokrasi jika keberadaan calon tunggal tetap dibiarkan.
Menarik ketika membaca jurnalnya Mas Robet Rifqi Habibi dan Umar Basalim dalam Journal of Social and Economics Research bertajuk; Analyzing State Relations and Capita in the Simultaneous Regional Elections of Sumenep 2020, yang juga menjadi bahan utama dalam tulisan saya kali ini, bahwa ada tiga modal kemenangan dalam pemilihan, khususnya pilkada.
Tiga modal tersebut adalah; modal politik, modal finansial, dan modal sosial. Semakin besar akumulasi 3 modal tersebut, semakin besar pula kemungkinan calon memenangkan kontestasi.
Baca Juga: Takdir-Ikhtiar dan Merdekanya Orang Madura
Pertama, modal politik. Baik Fauzi maupun Imam (pasangan calon pertama) sangat diuntungkan. Sepak terjang Fauzi dalam perpolitikan Sumenep bisa dibilang cukup dikenal. Selain sebagai ketua DPC PDIP, Fauzi juga pernah menjadi wakil bupati dan bupati berturut-turut, karier politiknya stabil bahkan meningkat. Begitu juga Imam Hasyim, yang berkiprah sebagai ketua DPC PKB. Lebih-lebih kedua partai ini merupakan dua partai penyumbang kursi terbanyak pada Pemilu 2024.
Pasangan Fikri-Unais sebenarnya juga punya modal tersebut. Namun, tidak terlalu sementereng lawannya. Seperti K. Unais, pernah menjabat sebagai anggota DPR fraksi PKB. Bahkan, ini terbilang sangat jomplang, apalagi melihat akumulasi partai pengusung yang sangat tidak seimbang.
Kedua, modal sosial. Pada aspek ini, saya kira elektabilitas Fikri-Unais terselamatkan. Sebab, Kiai Fikri merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah (salah satu pesantren besar di Sumenep) dan juga merupakan putra KH A. Warits Ilyas. Begitu juga pasangannya, K. Unais yang tengah memimpin Pesantren Aswaj di Ambunten.
Kiprah keduanya mungkin saja menyelamatkan. Sebab, jika melihat pada tipologi masyarakat Madura, khususnya Sumenep, merupakan masyarakat yang memiliki fanatisme kuat terhadap simbol-simbol agama, seperti kiai. Itu karena kiai menjadi patron dan konsultan terbaik masyarakat. Apalagi jika dikaitkan dengan ketaatan mitologis.
Namun, cara PDIP menyetarakan hal ini sangat mengagumkan dengan menjadikan K. Imam Hasyim sebagai ”umpan”. Hal yang sama seperti yang dilakukan partai ini di pilkada lalu, menjadikan ketokohan Eva sebagai peraup modal sosial. Sehingga, sekalipun lebih unggul PPP dalam aspek ini, PDIP juga punya bekal atas itu.
Modal ekonomi atau finansial adalah modal penunjang para calon dalam melakukan kampanye. Kekuatan dana yang dimiliki calon dialokasikan buat kebutuhan kampanye; pasang baliho, acara, dan lain-lain. Tanpa dana, kampanye bakal mandek dan akan berimbas pada minimnya branding untuk menggaet suara secara optimal.
Perihal modal ekonomi dari keduanya, belum saya tahu secara pasti. Dan, geliat kampanye dari masing-masing calon pun belum terlihat secara jelas. Namun yang pasti, modal sosial dan politik sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya bisa dikonversi menjadi kekuatan ekonomi. Maka dari itu, semakin banyak relasi sosial dan politik keduanya, semakin besar pula peluang dana atau kekuatan ekonomi yang didapatkan. Wassalam. (*)
*)Kepala LPPM Stainas Sumenep
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




