
Oleh ACHMAD FAIDI
SEBENTAR lagi pesta demokrasi di daerah akan digelar. Sesuai dengan jadwal tahapan, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan digelar secara nasional pada Rabu, 27 November 2024 (PKPU/2/2024). Termasuk di dalamnya empat kabupaten di Madura; Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, juga akan menggelar pilkada. Spanduk beberapa pasangan bakal calon kontestan telah bermunculan pasca turunnya rekomendasi partai politik (parpol) pengusung dan dibukanya jadwal pendaftaran di KPU.
Dari perspektif hukum tata negara, legitimasi politik (political legitimacy) adalah nilai utama (core value) yang wajib dipenuhi dalam doktrin demokrasi, dan rekomendasi merupakan wujud awal dari legitimasi, dan rekomendasi parpol terhadap pasangan calon kontestan merupakan bentuk dari legitimasi tidak langsung (indirect legitimacy) yang dititipkan rakyat pada partai politik. Sedangkan suara masyarakat pada saat kontestasi dilaksanakan merupakan bentuk dari legitimasi langsung (direct legitimacy) yang diberikan warga terhadap para kontestan.
Karena itu, tak heran bila legitimasi–baik dukungan parpol maupun suara rakyat–selalu menjadi target yang dikejar para calon kontestan dalam setiap pergelaran politik semua level di Indonesia yang bersistem demokrasi. Legitimasi menjadi barang mahal yang diperebutkan para calon kandidat, bahkan menjelma menjadi komoditas politik (political commodity) yang diperjualbelikan dengan banderol harga yang tinggi. Pada titik inilah, sistem demokrasi yang sejati mulai terbajak dalam implementasinya. Padahal sejatinya ”legitimasi politik” itu merupakan ruh dan marwah demokrasi yang dapat menjamin terpilihnya kandidat pemimpin terbaik sesuai pilihan rakyat untuk menjadi pengawal perjalanan bangsa menuju ke arah kemajuannya.
Demokrasi Akal-akalan
Mencermati fenomena belakangan ini di Indonesia, panggung politik kita sering mempertontonkan praktik demokrasi akal-akalan. Demokrasi yang kita praktikkan dalam pemilu, pilkada maupun pilkades terkesan hanya dipahami secara prosedural, formalitas, dan bahkan cenderung manipulatif. Tidak jarang beberapa instrumen demokrasi tersebut, dilaksanakan hanya melanggengkan kekuasaan segelintir elite atau sekelompok orang yang berkuasa. Etika dan norma yang seharusnya dijunjung tinggi, ditafsiri dan dilabrak demi memuluskan hasrat berkuasa. Beberapa isu mendasar terkait kontestan pilkada yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 60 dan 70 (No. 60&70/PUU/-XXII/2024) yang sepatutnya dipatuhi untuk dilaksanakan, masih dicarikan cara untuk menghindar dengan mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada. Amat wajar bila gerakan massa yang dimotori mahasiswa beberapa waktu lalu membanjiri parlemen untuk memprotes kebijakan ini.
Kejadian ini semakin kuat membuktikan bahwa sebagian elite kita di parlemen sedang mengakali sistem demokrasi yang kita jalankan. Sistem demokrasi tidak lagi menjadi sistem yang adil, accountable, dan transparan dalam mewakili kepentingan rakyat dan negara yang sesunguhnya, melainkan hanya terkesan dimanfaatkan sebagai instrumen melegitimasi kekuasaan sekelompok orang atau para penjaga oligarki.
Fenomena demokrasi prosedural atau formalitas bisa terjadi di banyak negara, lebih-lebih di negara dengan indeks pembangunan sumber daya manusia (human development index) yang rendah. Demokrasi formalitas menjadikan keputusan-keputusan penting negara masih menjadi otoritas elite tertentu dengan tanpa mempertimbangkan partisipasi dan pengawasan langsung masyarakat yang memadai. Segala kebijakan penting negara, yang dianggap menguntungkan bagi sekelompok elite, secepat kilat dibuatkan regulasi meskipun di luar norma pembentukan yang semestinya.
Sejak awal memang, Plato dan Aristoteles–dua filsuf penggagas demokrasi–sudah mengingatkan bahwa konsep demokrasi dapat memunculkan demagog (pembohongan). Artinya, bagi bangsa dengan kecerdasan dan kesadaran politik yang rendah konsep demokrasi mudah dibohongi dan dijadikan alat untuk memuluskan rencana-rencana geng-geng kelompok tertentu untuk melanggengkan kekuasaan-kekuasaan mereka. Konsep demokrasi dengan prinsip-prinsipnya mudah terbajak dan dipermainkan oleh para oknum elite yang sering ugal-ugalan dalam mengatur negara.
Mendapatkan Legitimasi
Dalam konteks negara hukum, legitimasi adalah nomenklatur penting yang menjadi kunci utama dalam doktrin demokrasi. Legitimasi adalah bentuk penerimaan dan pengakuan tulus atas kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk memimpin (Ramlan Surbakti: 2006). Tentu cara mendapatkannya bukan dengan cara membeli, menekan, mengintimidasi atau dengan cara-cara bujuk rayu haram lainnya. Praktik politik uang yang terjadi pada setiap kontestasi politik akan digelar sering kali kita jumpai di negeri ini. Mereka memborong harga kursi dengan cara apa pun, seperti para kaum kapitalis memborong semua komoditas pokok masyarakat. Sebab, dalam demokrasi yang mereka pahami adalah kebebasan berbuat dan berkehendak meskipun dalam restu masyarakat yang terpaksa.
Demikian kira-kira potret yang terjadi dalam peradaban politik kita akhir-akhir ini. Suatu kontestasi peradaban politik yang tidak lagi mengedepankan kemaslahatan bersama (li maslahatil ummah), akan tetapi peradaban politik yang mempertontonkan pertarungan kekuatan elite untuk merenggut kekayaan Indonesia. Hal ini mungkin yang menyebabkan sosok pemimpin yang lahir pada setiap hasil kontestasi pemilihan di negeri ini belum mampu mewujudkan Indonesia menjadi bangsa yang maju. Tujuh puluh sembilan tahun kita merdeka, hingga saat ini belum bisa menjadi negara maju meski dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Berpolitik dimaknai oleh mereka hanya mencari segala cara atau strategi picik untuk merebut kewenangan berkuasa.
Paradigma ”membeli dan menjual legitimasi” yang mulai mentradisi pada setiap kontestasi politik, seperti pada pelaksanaan pemilu dan pilkada sudah sepatutnya diakhiri. Karena menganggap ”legitimasi” sebagai suatu barang yang dapat diperjualbelikan merupakan cara pandang yang sangat keliru dalam memaknai politik membangun bangsa. Membeli legitimasi merupakan kebijakan yang korup yang kian memperparah rusaknya peradaban politik kita. Tentu sebagai bangsa yang mengedepankan nilai-nilai religiositas sebagaimana termaktub pada sila pertama Pancasila, sangat tidak elok bila cara-cara destruktif yang kita gunakan untuk mendapatkan legitimasi berkuasa.
Ikhtiar meluruskan sistem demokrasi yang sudah mulai terbajak, sudah sepatutnya kita perjuangkan pada pelaksanaan pilkada mendatang. Hal ini tentu dalam rangka turut serta memperbaiki dan meningkatkan kualitas peradaban politik, yang pada akhirnya dapat memberikan kemajuan bagi bangsa dan daerah kita. Meski oleh sebagian kalangan demokrasi dinilai sebagai konsep terbaik dari yang terburuk, akan tetapi praktik demokrasi yang benar, yang tidak dibajak dan dimanipulasi dapat menjanjikan terwujudnya kemajuan bangsa yang dicita-citakan. Mari kita belajar mentradisikan politik kebagsaan yang diajarkan oleh para pendiri bangsa, yaitu politik yang tidak hanya mengedepankan kalkulasi politik untung-rugi, akan tetapi politik kemanfaatan, yang lebih mengedepankan pertimbangan manfaat dan mafsadah bagi kemajuan bangsa dan kepentingan masyarakat. Tentu kita semua berharap pelaksanaan pilkada empat kabupaten di Madura November mendatang, dapat berjalan sukses sesuai dengan koridor demokrasi yang sesungguhnya, tidak lagi ada praktik jual-beli legitimasi yang pada akhirnya merugikan kita semua. (*)
*)Dosen Hukum Tata Negara IAIN Madura
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



